Bocor Pejabat Ngaku Sudah Vaksin Booster ke Presiden, Mardani: Memalukan!

26 Agustus 2021, 10:11 WIB
Politisi PKS Mardani Ali Sera. /ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS


PRFMNEWS - Anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera mengomentari terkait dugaan bocornya percakapan para pejabat negara yang mengaku sudah disuntik vaksin booster ke Presiden Jokowi.

Mardani menyebut jika percakapan itu benar maka ini adalah hal yang sangat memalukan. Sebab pemerintah sudah berkomitmen bahwa vaksin ketiga atau booster khusus untuk tenaga kesehatan.

"Kalau ada non nakes disuntik vaksin ketiga, buat saya ini memalukan, aturan harus ditegaskan," ujar Mardani saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 25 Agustus 2021.

Baca Juga: Kemenkes Belum Bisa Pastikan Data Pejabat yang Dapat Suntikan Vaksin Booster

Pengakuan tentang booster ini terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa 25 Agustus 2021. Percapakan itu terekam dalam video live streaming di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Para pejabat tinggi yang terlibat obrolan dengan Presiden Jokowi saat itu adalah Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto), Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto), Kapolri Jenderal (Listyo Sigit Prabowo), Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor) dan Wali Kota Samarinda (Andi Harun). Mereka bahkan mengaku sudah divaksin booster, bahkan dengan nada bercanda.

Terkait ini, Mardani menyebut tidak etis membercandakan sesuatu yang sudah pasti salah, apalagi dilakukan oleh para elite negara.

Baca Juga: Bila Herd Immunity Gagal di Indonesia, Vaksin Booster Jadi Solusi

Hal ini semakin miris karena di luar sana masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin sekali pun.

"Karena bagaimana pun kita punya keterbatasan dan hingga hari ini masyarakat di daerah tertentu yang belum mendapat vaksin sekalipun," katanya.

Menurutnya, benar atau tidaknya pengakuan itu, pemerintah wajib memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Pasalnya dalam penanganan pandemi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus terus dijaga.

Baca Juga: Vaksin Moderna Boleh untuk Publik, tapi Bukan Vaksin Booster

"Kalau ada kejadian seperti ini itu sangat membahayakan trust masyarakat ke pemerintah, kalau rendah maka sulit kita berhasil mengawal pandemi," ungkapnya.

Kemudian apabila percakapan itu benar, maka Mardani meminta pihak berwenang melakukan investigasi mencari tahu dari celah mana mereka bisa mendapatkan vaksin booster.

Baca Juga: 7 Tips Membeli Motor Matic Bagi Pemula

Kemudian para para pejabat itu harus diberikan sanksi, paling minimal adalah teguran karena telah melakukan perbuatan yang tidak elok dan sangat egois.

"Celah mana yang membuat mereka bisa mendapatkan vaksin ketiga, kalau ini bisa ditemukan saya khwatir bisa ditemukan lubang lebih besar. Kedua, yang mereka melakukan wajib diberikan sanksi minimal teguran karena itu perilaku tidak elok yang sangat egois," pungkasnya.***

Editor: Rizky Perdana

Tags

Terkini

Terpopuler