PRFMNEWS - Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie kecewa karena pemerintah tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan soal perjalanan masyarakat pada masa pandemi. Seperti pemberlakuan Rapid Test Antigen bagi masyarakat yang berpergian menggunakan transportasi umum.
Menurut Alvin, pemerintah terkesan mendadak dalam mengeluarkan kebijakan Rapid Test Antigen ini. Ia mencontohkan pada Oktober kemarin pemerintah mendorong masyarakat berpergian dengan penghapusan Airport Tax. Namun sekarang justru diperketat dengan kewajiban hasil Rapid Antigen.
"Saya sangat kecewa pemerintah ini gayanya zig zag, tidak konsisten, kemarin mendorong berpergian sekarang tarik rem darurat dan ubah ukuran tanpa mempersiapkan secara matang," ujar Alvin saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 17 Desember 2020.
Baca Juga: ARSSI Beberkan Perbedaan Rapid Test Antigen dengan Rapid Test Antibodi
Baca Juga: Dinkes Kota Bandung Sebut Tempat Ini Layani Pemeriksaan Rapid Test Antigen
Tak hanya itu, Alvin juga mempersoalkan harga Rapid Test Antigen yang belum diatur oleh pemerintah sehingga pasar bisa mematok harga seenaknya. Sejauh ini baru Rapid Test Antibodi dan SWAB PCR saja yang sudah diatur tarifnya.
Ia mengatakan, sebelumnya harga Rapid Antigen berkisar Rp200 ribu, tapi sekarang mendadak naik menjadi kisaran Rp400 ribu di pasaran. Parahnya pasokan alat Rapid Antigen di Indonesia saat ini tidak cukup jika akan diterapkan sebagai syarat wajib penerbangan pada masa Natal dan Tahun Baru 2021.
"Ini kan aneh, pemerintah mewajibkan tapi mekanisme harga diterapkan pada pasar," tegasnya.
Baca Juga: Mulai Besok 18 Desember 2020, Keluar Masuk Jakarta Wajib Sertakan Hasil Rapid Test Antigen
Ia juga menyayangkan pemerintah terburu-buru karena tidak melakukan sosialisasi secara luas terlebih dahulu kepada masyarakat terkait pemberlakuan Rapid Test Antigen ini. Bahkan, pemerintah belum memberi tahu di mana saja fasilitas kesehatan yang menyediakan Rapid Test Antigen.
"Maka akan terjadi ketidakcukupan pasokan antigen dan menyebabkan harganya akan naik, saya kira tidak pada tempatnya pemerintah berbalik arah memberi keputusan. Karena kebijakan publik yang berdampak luas harus disosialisasikan kepada masyarakat dan perlu disiapkan juga yang mengaturnya," pungkas Alvin yang juga seorang pemerhati penerbangan.***