Network
Tono menuturkan, ada 137.607 KK (Kepala Keluarga) yang terdaftar di dalam DTKS. Data tersebut merupakan data terpadu yang telah terdaftar di Kementerian Sosial.
“Data ini 'given' dari Kementerian Sosial tahun 2015 berdasarkan sensus ekonomi yang tahun 2017 menjadi basis data terpadu Kementerian Sosial. Dalam situasi musim Covid-19 ini, data tersebut masih dinamis, perubahannya sangat cepat, terus berubah. Sekarang kita sedang verifikasi dan validasi lagi karena ada yang meninggal, pindah, atau dobel. Maka data itu pasti menjadi lebih kecil dari data yang diberi oleh pemerintah pusat,” jelas Tono.
Baca Juga: Curhat Penyandang Tunanetra, Belum Tersentuh Bantuan dari Pemerintah Kala Pandemi Corona
Pada komponen DTKS, warga akan menerima dua jenis bantuan. Bantuan pertama adalah dari pemerintah pusat senilai Rp200.000. Untuk menggenapi bantuan agar sama dengan yang diterima oleh non-DTKS, Pemkot Bandung akan memberikan tambahan uang senilai Rp300.000.
“Jadi kalau di lapangan orang yang DTKS menerima bantuan dua kali, itu bukan dobel. Memang ada dua jenis bantuan, dari pemerintah pusat dan dari Pemkot Bandung. Memang begitu,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung juga akan memberikan bantuan kepada warga non-DTKS sebanyak 58.077 KK dan DTKS sebesar 14.234. Menurut Tono, ini merupakan data tambahan yang sebelumnya tidak lolos ke pengadministrasian ke Pemprov Jabar karena data dari wilayah tidak lengkap. Pemkot Bandung dilengkapi dan akan diberi bantuan.
Baca Juga: Pemprov Jabar Bakal Siapkan Bansos Khusus Penyandang Disabilitas
“Jadi awalnya data ini tidak lengkap. Akhirnya tidak dimasukkan ke data yang akan diberi bantuan provinsi. Tapi oleh Pemkot Bandung diverifikasi lagi. Saya kembalikan datanya ke RW, minta dilengkapi, alamatnya, nomor KK, NIK-nya. Jadi oleh Dinsos datanya “dirautan” (diperbaiki-red). Ada sebanyak 72.311 ini asalnya data yang tidak lengkap,” imbuhnya.
Distribusi bantuan untuk 72.311 KK ini rencananya akan dimulai pada hari Jumat, (8/5/2020). Pola distribusi melalui PT. Pos karena memiliki akuntabilitas dan asuransi untuk ketepatan pengiriman bantuan.
“Selain karena PT Pos ini direkomendasikan oleh pemerintah pusat dan provinsi, akuntabilitasnya juga terjamin. Ada asuransinya juga. Jadi misalnya paketnya hilang di jalan, PT. Pos akan ganti,” katanya.
