Network
PRFMNEWS - Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu menilai klaster positif Covi-19 yang mungkin terjadi hingga unsur komunitas di masyarakat adalah imbas dari tidak ketatnya pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Alih-alih menerapkan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, pemerintah malam memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Dengan menerapkan dua kebijakan tersebut, Haru menilai prioritas dalam menjaga kesehatan sedikit bergeser dan harus berjalan bersamaan dengan ekonomi.
Baca Juga: Seorang Wanita di Cimahi Terperosok dan Terjepit di Gorong-Gorong
“Sekarang kan setiap klaster bisa terjadi, klaster tukang cukur, kantor, keluarga. Jadi menurut saya harus kembali ke pasal satu, kita harus mengutamakan kesehatan. Baru kita membicarakan tentang ekonomi, baru kita bicara yang lainnya,” kata Haru saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis 19 November 2020.
Ia menjelaskan, pada dasarnya jika menghadap pandemi, protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat. Jika tidak, maka konskuensinya harus bisa diterima seperti sekarang ini.
“Intinya kalau menghadapi pandemi protokolnya, siapapun oleh manapun, negara apapun, dia akan menerima konsekuensinya. Ketika tidak menerapkan jaga jarak dan protokol kesehatan apapun ya kita akan bulak-balik statusnya,” tuturnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Beri Saran Pada Ma’ruf Amin Soal Pemberian Vaksinasi
Karenanya, ke depan ia meminta pemerintah daerah khususnya Pemprov Jabar untuk memprioritaskan pembangunan di penanggulangan kesehatan.
