Network
BANDUNG,(PRFM) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan. PSBB tingkat provinsi ini diusulkan setelah adanya PSBB di Bodebek dan juga di Bandung Raya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya menilai langkah tersebut merupakan langkah yang sangat baik dalam penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Namun, dia mengingatkan Pemprov agar mempersiapkan semua hal pendukung PSBB tingkat Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Begini Kronologi PDP yang Kabur dari RSUD Al-Ihsan Baleendah
"Ini satu langkah kemajuan dan yang penting adalah mempersiapkan semua aspeknya yang jauh lebih penting," kata Hadi saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis (3/4/2020).
Dijelaskan Hadi, salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah Jawa Barat adalah menyamakan pandangan dan pemahaman warga tentang PSBB, terlebih di tingkat provinsi.
"Yang paling berat untuk pemerintah hari ini adalah kemampuan menyosialisasikan dan menyamakan pandangan atau pemahaman dari hampir 50 juta warga Jawa Barat," urainya.
Hadi mencontohkan PSBB di kota Bandung. Meski sudah lama disosialisasikan dia melihat masih banyak warga yang belum paham betul tentang aturan PSBB.
Baca Juga: Meski Ada Surat dari Lurah, Warga Tak Begitu Saja Bisa Mudik
Maka dari itu, jika PSBB diberlakukan di tingkat provinsi, maka sosialisasi PSBB ini harus gencar dilakukan dan harus secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat di semua kota/kabupaten di Jawa Barat.
Dia pun meminta kesiapan dari pihak keamanan. Pasalnya dengan PSBB di tingkat Jawa Barat maka semakin banyak lagi personil keamanan yang menjaga agar PSBB ini berhasil.
Baca Juga: Tarif Iuran BPJS Kesehatan Kembali ke Tarif Lama Mulai 1 Mei 2020
"Selain itu PSBB ini pun harus dibarengi dengan rapid test yang cukup banyak, agar peta ini (penyebaran covid-19) ini terpantau," urainya.
Tak hanya itu, dia meminta pemerataan laboratorium pemeriksaan spesimen untuk keperluan swab test. Hal ini diminta agar setiap daerah bisa cepat dalam mengambil tindakan.
