PRFMNEWS - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik soal 'Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik' pada Jumat, 14 Juli 2023 malam.
Salah satu yang menjadi sorotan AHY adalah masalah utang negara dan BUMN yang terus membengkak. Pun, berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Pidato politik ini disiarkan secara serentak oleh sejumlah TV nasional yang ditonton seluruh kader Demokrat se-Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Baca Juga: Jumlah DPT Nasional untuk Pemilu 2024 Mencapai Lebih dari 204 Juta Pemilih
Merespons pidato AHY, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Anton Sukartono Suratto menegaskan, phaknya mengapresiasi kinerja baik pemerintahan selama ini. Namun Demokrat punya pandangan berbeda yang menyoroti berbagai persoalan di Tanah Air.
"Demokrat mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan kerja yang baik. Namun kita memiliki pandangan yang berbeda. Tadi ada masalah utang yang ugal-ugalan yang tentu kita ingin perbaiki, utang BUMN juga, kesejahteraan masyarakat juga," katanya di Kantor DPD Demokrat Jawa Barat, Bandung.
Anton menyebut, Demokrat tentunya siap untuk meneruskan program-program pemerintah yang sudah baik dan program yang kurang baik akan diperbaiki. Demokrat tidak berniat menghilangkan program-program yang telah dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini.
"Yang bagus tentu akan kami teruskan, tidak akan kami bumihanguskan. Tapi yang kurang bagus tentu akan kami perbaiki," ucap Anton.
AHY dalam pidato politiknya juga menilai bahwa program pro rakyat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu dijalankan kembali.
Hal itu juga diamini Demokrat Jawa Barat, banyak program pro rakyat era SBY seperti PNPM, KUR, atau BLT yang harus terus dilanjutkan.
"Program pro rakyat perlu kita tingkatkan kembali, misalnya PNPM, KUR, BLT, banyak, masalah pendidikan juga, BOS. Apa program yang bagus tentu kita harap teruskan kembali, yang kemarin tidak ada, kita adakan lagi," paparnya.
Baca Juga: Hapus Tradisi Bullying Dokter, Menkes Segera Terbitkan Aturan untuk Tindak Tegas Pelaku
AHY mengungkap lima klaster permasalahan Indonesia dalam pidato politiknya. Kelima klaster itu adalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.
Anton kembali menegaskan bahwa Demokrat Jabar selaras dengan semua arahan dari DPP. Pihaknya 'tegak lurus' dan siap meneruskan arahan ke DPC kabupaten/kota.
"Kita ikut pusat, namanya pasukan tegak lurus, kita mengikuti pusat dan meneruskan ke DPC," pungkas Anton.***