PRFMNEWS – Penataan PKL di Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung jadi salah satu fokus agenda Pemprov Jabar selama penutupan sementara tempat ibadah tersebut jelang Ramadhan 2023.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan para PKL di kawasan Masjid Raya Al Jabbar akan ditempatkan di zona khusus bernama Pasar Bazar Al Jabbar.
Zona khusus bagi para PKL di kawasan Masjid Raya Al Jabbar yang tengah dipersiapkan jelang Ramadhan 2023 ini berada di lahan milik warga sekitar yang dikenal sebagai Haji Maman.
Baca Juga: GACA Saudi Setujui Bandara Kertajati Digunakan untuk Musim Haji 1444 H
“Menjelang Ramadhan di area Masjid Al Jabbar, akan ditempatkan zona khusus dan di lahan milik warga yang bersedia membangun pasar yang saya namai ‘Pasar Bazaar Al Jabbar’, tulis Ridwan Kamil dalam unggahan di akun Instagramnya, Kamis 2 Maret 2023.
Ridwan Kamil menambahkan, Pasar Bazar Al Jabbar ini ditargetkan selesai sebelum Ramadhan 2023, sehingga dapat langsung ditempati para PKL saat bulan suci umat Muslim itu tiba.
“Insya Allah di bulan Ramadhan semua menjadi tertib, bersih dan nyaman bagi jamaah yang akan beribadah,” tuturnya.
Seperti diketahui, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna pernah menyampaikan jumlah PKL di kawasan masjid terapung pertama di Jabar tersebut semakin meningkat.
Baca Juga: Ini Isi Surat Manajemen Persija Soal Permohonan Penundaan Pertandingan Lawan Persib Bandung
Kondisi itu terjadi lantaran tempat ibadah yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil tersebut masih jadi primadona wisata religi baru di Bandung.
Namun sayangnya, ujar Ema, banyak para PKL ini berjualan di kawasan zona merah Masjid Raya Al Jabbar yang seharusnya bebas dari aktivitas jual beli mereka.
"Sekarang itu makin hari PKL makin bertambah. Sebulan yang lalu kita rapat, ada 269 PKL di sana, sekarang sudah 420 lebih. Artinya ini sudah menjadi masalah yang harus dicarikan solusinya," ucap Ema Sumarna, Jumat 10 Februari 2023.
Ema menuturkan, para PKL sebenarnya sudah disediakan lahan di sebelah barat kolam retensi yang bisa menampung 35 PKL.
Baca Juga: Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Ditolak, Kemenkeu Beri Penjelasan Begini
Di lahan tersebut, ungkapnya, para PKL dapat berjualan tanpa dipungut biaya sewa karena memang itu adalah fasilitas yang sudah disediakan Pemprov Jabar.
Kemudian, tambahnya, tengah disiapkan pula kawasan berjualan bagi PKL yang memanfaatkan lahan milik masyarakat sekitar dengan skema sewa lapak.
"Itu ada 5.000 meter persegi milik seseorang yang dikelola oleh Haji Maman. Tadi pun saya lihat itu bisa menampung sekitar 200 PKL," paparnya.
"Kalau ini PKL-nya mau bersatu padu, saya pikir di atas 50 sampai 100 PKL itu bisa ditampung. Jadi idealnya ada 100 PKL di wilayah barat, kemudian 200 PKL di lahan milik masyarakat yang sekarang dikelola oleh Haji Maman yang baru jadi 20-30 persen," jelasnya.***