Network
PRFMNEWS - Taiwan mulai membuka kantor khusus untuk membantu warga yang melarikan diri dari Hong Kong.
Pembukaan kantor khusus ini juga sebagai respons atas keputusan China memberlakukan Undang-undang Keamanan Nasional yang baru di Hong Kong.
Kantor itu dibuka pada hari peringatan kembalinya Hong Kong, bekas koloni Inggris, ke pemerintahan China pada 1997.
Baca Juga: Penumpang Dibatasi, Tarif Bus di Terminal Leuwipanjang Naik
Menurut laporan yang dikutip dari Antara, seorang menteri senior Taiwan menyatakan pihaknya akan terus mendukung kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.
Pasalnya, Undang-undang kontroversial yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2020) itu akan menindak kejahatan separatisme, subversi, terorisme dan kolusi dengan pihak asing dengan hukuman penjara hingga seumur hidup.
Undang-undang tersebut mengisyaratkan era yang lebih otoriter untuk kota Hong Kong yang adalah pusat kegiatan keuangan Asia.
Protes anti pemerintah di Hong Kong telah memenangkan dukungan luas dan lintas-partai di Taiwan yang demokratis dan diklaim China, di mana undang-undang tersebut telah banyak dikutuk.
Menurut data dari Kelompok Hak Asasi Manusia, sekitar 200 warga Hong Kong telah melarikan diri ke Taiwan sejak demonstrasi pro demokrasi dimulai pada tahun lalu.
Baca Juga: KPU Cianjur Gelar Rapid Test Bagi Petugas di Semua Tahapan Pilkada 2020
Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada Mei lalu, menjadi pemimpin pertama di dunia yang menjanjikan langkah-langkah untuk membantu orang-orang Hong Kong yang melarikan diri akibat pengetatan kendali oleh China.
Berbicara pada pembukaan kantor di pusat kota Taipei, kepala Dewan Urusan Pembuatan Kebijakan Taiwan untuk China Daratan Chen Ming-tong mengatakan fasilitas itu menunjukkan tekad Taiwan untuk membantu warga Hong Kong.
"Ini adalah tonggak penting bagi pemerintah untuk lebih mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong," kata Chen.
Taiwan berbagi dengan para pemrotes di Hong Kong suatu antipati mendalam terhadap Beijing, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.
Chen memperingatkan bahwa Beijing berusaha menargetkan orang-orang di negara lain dengan produk hukum.
"(Undang-undang) ini tidak hanya menargetkan penduduk di Hong Kong. Ini juga merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Langit untuk orang-orang di seluruh dunia," ujar Chen, merujuk pada pemerintah China.
Undang-undang keamanan nasional baru itu akan berlaku untuk penduduk tetap dan tidak tetap Hong Kong.
Baca Juga: Salat Idul Adha di Masa Pandemi, Jemaah Harus Bawa Sajadah Sendiri
Sementara itu, Beijing membantah bahwa pihaknya telah mengekang kebebasan Hong Kong dan mengecam rencana Taiwan untuk membantu warga Hong Kong.
Pada Selasa malam, Kantor China untuk Urusan Taiwan mengatakan bahwa undang-undang baru itu akan memotong campur tangan Taiwan di Hong Kong.
Selain itu, Chen menolak mengatakan berapa banyak orang dari Hong Kong yang mereka perkirakan akan datang, atau berapa banyak pengajuan yang telah Taiwan terima sejauh ini.
Sumber-sumber diplomatik yang berbasis di Taipei mengatakan mereka memperkirakan hanya warga Hong Kong yang paling radikal dan kurang mampu yang datang ke Taiwan, dan sebagian besar lainnya lebih suka pergi ke negara-negara Barat, seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.***
