Network
PRFMNEWS - Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp827 miliar sejak Januari sampai awal Agustus 2023.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapan, Dana Desa tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung.
Dirincikan Dadang Supriatna, APBN sebesar Rp366 miliar, APBD Provinsi sebesar Rp35,1 miliar dan APBD Kabupaten sebesar Rp425 miliar.
Baca Juga: Beberapa Nama Kandidat Calon Pj Wali Kota Bandung Sudah Mulai Bermunculan
"Alhamdulillah selama ini yang saya alami dan jalankan, kucuran Dana Desa terus meningkat dan tahun 2023 ini menjadi Dana Desa dengan jumlah terbesar di Kabupaten Bandung selama saya di sini," ujarnya, Jumat 4 Agustus 2023.
Sebelumnya pada tahun 2022, alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung sebesar Rp724 miliar dengan rincian Rp345 miliar dari pemerintah pusat, Rp35,1 miliar dari APBD Provinsi, dan Rp344 miliar dari APBD Kabupaten.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung yang terus meningkat, terjadi peningkatan APBD Kabupaten sebesar Rp60 miliar.
Baca Juga: Ada Gempa Magnitudo 3,2 Terasa di Kabupaten Bandung Hari ini
Sebelumnya tahun 2020, alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung sebesar Rp670 miliar, jumlah tersebut terdiri atas Rp319 miliar dari APBN, Rp35,1 miliar dari APBD Provinsi, dan Rp316 miliar dari APBD Kabupaten. Saat ini telah terjadi peningkatan Dana Desa sebesar 23,4 persen.
Dijelaskan Dadang Supriatna, kenaikan anggaran tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan yang berorientasi masyarakat.
"Jumlah tersebut juga diperkirakan naik pada tahun 2024 mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung 2023 turut mengalami kenaikan," katanya.
Baca Juga: Inara Rusli Minta Tips Sukses ke dr. Richard yang Raih Omzet Rp8 M dalam 2,5 Jam di Shopee Live
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Iriawan memaparkan, sejumlah prioritas penggunaan Dana Desa, diantaranya untuk Program Rembug Bedas yang mencakup infrastruktur serta sarana dan prasarana publik untuk menunjang kegiatan lain yang dibutuhkan pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi bisa untuk kantor desa, fasilitasi publik, jalan desa, gang, gorong-gorong," ucapnya.***
