Network
PRMFNEWS - Imbas melonjaknya kasus positif Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana kembali mengadakan posko cek poin di jalur perbatasan wilayah antar kota/kabupaten. Rencana ini dilandasi oleh pengalaman penerapan cek poin di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lalu, yang diklaim Pemkot Bandung efektif dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19.
Baca Juga: DKM Masjid Raya Bandung Meniadakan Pemotongan Hewan Kurban pada Idul Adha Tahun Ini
Berbeda dengan Pemkot Bandung, Pengamat transportasi yang juga ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat Sony Sulaksono Wibowo, menganggap penerapan cek poin di masa PSBB lalu tidak terlalu efektif. Hal ini dikarenakan akses menuju Kota Bandung terhitung cukup banyak. Sehingga pengawasannya menjadi sulit.
"Kalau kita belajar dari PSBB kemarin, cek poin itu kurang terlalu efektif. Karena titik masuk Kota Bandung itu ada banyak, tidak hanya dari tol saja," ujar Sony saat on air di Radio PRFM, Jumat (10/7/2020).
"Cek poin itu diharapkan untuk men-screening orang-orang yang akan ke Bandung supaya jangan sampai yang sakit masuk. Tapi kan susah, karena jalan masuk ke Kota Bandung banyak," lanjutnya.
Jika pada akhirnya Pemkot memutuskan untuk tetap mengadakan kembali cek poin, Sony menilai hal itu akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah soal masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Menurutnya, jika memang cek poin akan diadakan, status Kota Bandung harus dianggap zona merah dan kembali melaksanakan PSBB.
Baca Juga: Pengoperasian Kembali Bioskop di Kota Bandung Tunggu Keputusan Wali Kota
"Jangan kondisi new normal tapi banyak surat-surat gitu, itukan kontradiktif. Jadi kalau Bandung ingin menerapkan cek poin, surat izin, surat jalan, maka Bandung harus PSBB lagi. Bandung harus dianggap zona merah lagi," tegasnya.
