Network
PRFMNEWS - Kementerian Perhubungan baru saja meluncurkan Trans Metro Pasundan (TMP) Koridor 3 dengan trayek dari Bandung Electronic Center (BEC), Kota Bandung ke Baleendah, Kabupaten Bandung.
Namun, belum genap sehari beroperasi, TMP ini harus dihentikan karena situasi tidak kondusif.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kemenhub Wilayah IX Jawa Barat, Denny Michels Adlan mengaku prihatin dan menyayangkan situasi tersebut.
Ia menilai, ada hal yang perlu segera di evaluasi mengenai Trans Metro Pasundan khususnya Koridor 3 ini.
Baca Juga: 7 Orang Diringkus Polres Cimahi Terkait Kasus Pencurian Motor, Pelaku Beraksi di Cililin dan Cisarua
"Prihatin dan disayangkan. Tetapi kami segera evaluasi terkait pengoperasian Trans Metro Pasundan ini terutama pada simpul-simpul transportasi seperti terminal," jelas Denny saat dihubungi, Jumat 8 April 2022.
Denny melanjutkan, evaluasi yang dimaksud bukan hanya untuk koridor 3 TMP yang mendapat penolakan. Namun semua Koridor jadi bagian evaluasi yang segera dilakukan.
"Maka, ke depannya mungkin langkah yang dapat diambil ialah terus menggelar sosialisasi secara bertahap dengan para pihak diantaranya para sopir angkot dan preman,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Jawa Barat, Agus DIkdik mengatakan, masyarakat seharusnya bisa ikut serta menyukseskan program transportasi massal seperti TMP. Karena program seperti ini bisa meningkatkan pelayanan bagi pengguna transportasi umum, sambil terus mencari solusi terbaik untuk angkutan umum existing.
Baca Juga: Barcelona dan Atletico Madrid akan Hadapi Bali United U-18 di Stadion JIS April Ini, Catat Jadwalnya
"Karena ini program Kemenhub di beberapa kota di Indonesia untuk peningkatan angkutan umum, Jawa Barat harus berusaha mendukung agar masyarakat dapat pelayanan yang makin baik," kata Agus saat dihubungi.
Sebelumnya, Kepala Dishub Jabar, A. Koswara Hanafi menjelaskan, Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan sistem buy the service (BTS) selama tiga tahun.
"BTS ini polanya membayar layanan. Ada yang hitungnya per kilometer berapa rupiah. Mau ada penumpang atau tidak, tetap akan dibayar. Sehingga, penumpang tidak perlu bayar. Bulan ini sudah berjalan di lima koridor," kata Koswara ditemui di Balai Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Lima jalur koridor ini antara lain, Alun-alun-Padalarang. Kemudian, BEC-Baleendah. Lalu, Dipatiukur-Jatinangor. Selanjutnya ada Leuwipanjang-Dago. Terakhir, Leuwipanjang-Soreang.
"Setelah tiga tahun ini selesai skema BTS, pemerintah daerah harus ambil alih kelolanya, sehingga perlu dibentuk siapa saja yang akan mengelolanya," ujarnya.
Dalam satu jalur koridor, Koswara mengatakan, rata-rata bisa terdapat lima armada bus. Namun, semua akan disesuaikan dengan volume penumpang rata-rata di setiap titik koridor.
Perihal transportasi baru ini, Koswara mengakui, jika ada pihak yang kontra dengan konsep ini. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, ia menambahkan, perlu dibuatkan strategi penanganan yang lebih spesifik.
"Biasanya ada irisan dengan pihak angkot. Kalau sudah terkena irisan pelayanan BRT, mereka jadi mati karena kualitas layanan BRT tentu ada di atas angkot. Sehingga angkot itu harus berubah, apakah dia di-reroutering atau digabung jadi feedernya BRT," ujar Koswara.
Jika melihat kondisi sekarang, Koswara menuturkan, pendapatan dari angkot sedang menurun. Sehingga, skema BRT ini bisa menjadi momentum untuk angkot memberikan pelayanan yang jadi lebih baik lagi.
"Kalau mereka bisa dilibatkan secara bagus di program ini, mereka pasti akan menerima. Angkot bisa kita imbau untuk ganti jadi bus 3/4 juga. Jika mereka ikut dengan skemanya, para pengusaha angkot bisa menyediakan bus 3/4-nya, nanti akan dibayarkan melalui sistem BTS," ungkapnya.
Baca Juga: Pekan Pertama Ramadan, DT Peduli Tasikmalaya Bahagiakan Yatim dan Dhuafa
BRT ini sendiri, lanjut Koswara, pada dasarnya ditujukan untuk menggalakkan kembali penggunaan angkutan massal secara masif oleh masyarakat. Dengan alasan itu pula, pemerintah akan terus mencari jalan tengah yang menguntungkan masyarakat sebagai pengguna maupun para pelaku usaha angkot.
"Kota Bandung sudah mencoba menyiapkan skema ini pada satu rute angkot. Konsep angkot yang beralih ke trayek feeder sudah diujicobakan di Gunung Batu," pungkasnya.***
