Network
"Karena ini program Kemenhub di beberapa kota di Indonesia untuk peningkatan angkutan umum, Jawa Barat harus berusaha mendukung agar masyarakat dapat pelayanan yang makin baik," kata Agus saat dihubungi.
Sebelumnya, Kepala Dishub Jabar, A. Koswara Hanafi menjelaskan, Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan sistem buy the service (BTS) selama tiga tahun.
"BTS ini polanya membayar layanan. Ada yang hitungnya per kilometer berapa rupiah. Mau ada penumpang atau tidak, tetap akan dibayar. Sehingga, penumpang tidak perlu bayar. Bulan ini sudah berjalan di lima koridor," kata Koswara ditemui di Balai Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Lima jalur koridor ini antara lain, Alun-alun-Padalarang. Kemudian, BEC-Baleendah. Lalu, Dipatiukur-Jatinangor. Selanjutnya ada Leuwipanjang-Dago. Terakhir, Leuwipanjang-Soreang.
"Setelah tiga tahun ini selesai skema BTS, pemerintah daerah harus ambil alih kelolanya, sehingga perlu dibentuk siapa saja yang akan mengelolanya," ujarnya.
Dalam satu jalur koridor, Koswara mengatakan, rata-rata bisa terdapat lima armada bus. Namun, semua akan disesuaikan dengan volume penumpang rata-rata di setiap titik koridor.
Perihal transportasi baru ini, Koswara mengakui, jika ada pihak yang kontra dengan konsep ini. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, ia menambahkan, perlu dibuatkan strategi penanganan yang lebih spesifik.
"Biasanya ada irisan dengan pihak angkot. Kalau sudah terkena irisan pelayanan BRT, mereka jadi mati karena kualitas layanan BRT tentu ada di atas angkot. Sehingga angkot itu harus berubah, apakah dia di-reroutering atau digabung jadi feedernya BRT," ujar Koswara.
Jika melihat kondisi sekarang, Koswara menuturkan, pendapatan dari angkot sedang menurun. Sehingga, skema BRT ini bisa menjadi momentum untuk angkot memberikan pelayanan yang jadi lebih baik lagi.
