PRFMNEWS - Memasuki tahun politik biasanya ada isu ekonomi yang selalu mendapat sorotan tajam.
Akademisi FEB Unpad Fery Hardiyanto memberi contohnya, pada Pemilu 2019 isu ekonomi yang mencuat adalah Indonesia diprediksi menjadi sebuah negara yang gagal.
Isu itu muncul dilatarbelakangi dengan serentetan krisis ekonomi global, seperti Moneter 1998, finansial sektor di tahun 2008-2009, dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020.
Baca Juga: Bank Indonesia Ungkap Pengaruh Tahun Politik Terhadap Ekonomi di Jabar
“(Tetapi) isu ini tidak bisa dipakai dalam kontestasi,” ucap Ferry dalam acara Dialog Ekonomi di Tahun Politik di Hotel Savoy Homann, Bandung, Selasa 18 Juli 2023.
Ia pun membahas soal kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang kerap kali dinilai merugikan masyarakat atau para pengusaha.
Salah satunya ialah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI.
Baca Juga: ASN Pemkot Bandung Berkomitmen Wujudkan Netralitas Pada Pemilu 2024
Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa membantu kepemimpinan presiden di periode selanjutnya.
“Kenapa Jokowi selalu dianalogikan sesuatu yang tidak baik dalam mengeluarkan kebijakan ekonom? Justru yang dilakukan pemerintah ialah meletakkan dasar yang sangat bagus untuk presiden berikutntnya, contohnya adalah penanganan pandemi,” ujar Fery.
Dalam penanganan pandemi Covid-19, Indonesia dinilai hanya terpuruk selama 6 bulan saja. Di tahun 2021, perekonomian mulai bangkit dan bergeliat.
“(Kemudian) keluar Omnibus Law, the next presiden begitu susahnya untuk mengganti Omnibus Law. Karena ini mencampurkan seluruh kebijakan dan regulasi menjadi Omnibus Law,” tuturnya.
Baca Juga: Gen Z Tolak Politik Uang pada Pemilu 2024 : Suara Kami Tidak Bisa Dibeli
“Bagus apa enggak? Dasarnya adalah produktivitas. Mudah-mudahan, presiden berikutnya bisa merepresentasikan Omnibus Law secara lebih bagus,” sambungnya.
Guru Besar Ilmu Politik Unpad Bandung Prof. Muradi mengatakan, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei menunjukan tidak akan muncul masalah genting pada kontestasi politik, baik Pilpres dan Pilkada 2024.
Stabilitas politik menurut Prof Muradi masih sangat terjaga.
"Menjelang 2 bulan penetapan capres/cawapres tidak ditemukan indikator yang mengkhawatirkan," tegasnya.
Dialog Ekonomi di Tahun Politik "Membangun Optimisme Ekonomi di Musim Kontestasi, Menelisik Tantangan dan Peluang ke Depan" digelar Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis.***