PRFMNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan membangun 27 proyek infrastruktur strategis pada tahun 2023 ini. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Yana Mulyana mengutarakan rencana pembangunan 27 proyek strategis ini pada acara Pembinaan dan Pengarahan Tentang Pekerjaan Strategis Tahun 2023 di Lingkungan Pemkot Bandung, Rabu 1 Maret 2023.
Yana Mulyana mengatakan, rencana pembangunan 27 proyek infrastruktur di Kota Bandung ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Baca Juga: Ridwan Kamil Siapkan Zona Khusus PKL Masjid Raya Al Jabbar untuk Berjualan Mulai Ramadhan 2023
Proyek infrastruktur yang ditargetkan dibangun Pemkot Bandung pada 2023, urai Yana, antara lain pembangunan jalan tol dalam kota ruas Pasir Koja – Pusdai, 18 kelurahan rehab berat, satu kecamatan, 8 Puskesmas.
Lalu menyelesaikan Rumah Susun (Rusun) Rancacili menambah 200 unit untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menyelesaikan Kantor Disnaker, membangun perlintasan kereta api tidak sebidang, Flyover Ciroyom, pembukaan Exit Tol 149 Gedebage.
"Ada pula beberapa penataan trotoar, perbaikan jalan, dan pengamanan aset milik aset Kota Bandung. Saat ini ada 18 ribu bidang tanah yang bersertifikat baru 12 ribu, sisanya kita harus segera disertifikasi, ini untuk kepastian hukum," kata Yana Mulyana.
Baca Juga: Ini Isi Surat Manajemen Persija Soal Permohonan Penundaan Pertandingan Lawan Persib Bandung
Yana meminta para kepala perangkat daerah pengampu pekerjaan strategis tersebut untuk berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran hingga berpotensi melakukan fraud (kecurangan melawan hukum).
"Saya titip jangan sampai ada potensi fraud. Saya tidak akan memberi toleransi. Kita punya niat yang sama membangun Kota Bandung semakin baik," tegasnya.
Ditambahkan Yana, untuk menjaga kelancaran pekerjaan strategis tahun 2023 yang sedang dan akan dijalankan tersebut, Pemkot Bandung siap berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung dan Polrestabes Bandung.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan strategis di Kota Bandung itu perlu adanya pendampingan dalam pembangunan dari aparat penegak hukum baik dari Kejari maupun Polrestabes.
Sehingga potensi kesalahan dapat dideteksi lebih awal agar pekerjaan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan berjalan lancar.
"Sesuai arahan Presiden (saat Raker Forkopimda) mohon adanya pendampingan dari Kejari dan Polrestabes untuk percepatan pembangunan proyek strategis di Kota Bandung," ungkapnya.
"Sehingga tidak ada potensi kesalahan yang membuat proyek tidak berjalan baik, tidak tepat waktu, tidak tepat mutu, agar pembangunan berjalan sebagaimana yang kita harapkan," imbuhnya.***