Network
PRFMNEWS - Tim Thomas Cup Indonesia berhasil menorehkan prestasi dengan menjadi juara Thomas Cup 2020.
Namun sayangnya di tengah perayaan gelar juara Thomas Cup ke-14 bagi Indonesia, Bendera Merah Putih tak berkibar dan digantikan dengan bendera PBSI di Ceres Arena, Aarhus, Denmark tempat berlangsungnya Thomas-Uber Cup 2020.
Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang juga membawa Indonesia juarai Thomas Cup 2002 Taufik Hidayat pun mengkritisi Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) serta pemerintah khususnya kepada Kemenpora.
View this post on Instagram
Taufik mempertanyakan kinerja dari LADI dan juga Kemenpora kenapa kejadian ini bisa terjadi.
"Selamat piala thomas cup kembali ke INDONESIA.. terimakasih atas kerja kerasnya team Bulutangkis Indonesiatapi ada yg aneh bendera merah putih gak ada? Diganti dengan bendera PBSI. Ada apa dengan LADI dan pemerintah kita? Khususnya Menpora Koni dan Koi?
Kerjamu selama ini ngapain aja?," kata Taufik dalam unggahannya yang dikutip prfmnews.id hari ini Senin, 18 Oktober 2021.
Bahkan Taufik tak segan menyebut jika hal ini membuat Indonesia malu.
Baca Juga: Indonesia Juara Thomas Cup 2020 Usai Kalahkan China 3-0
Dia pun menegaskan agar Indonesia untuk tidak bermimpi menjadi tuan rumah Olimpiade atau Piala Dunia jika urusan seperti in tidak bisa beres.
"Bikin malu negara indonesia aja. Jangan ngarep jadi Tuan rumah olympic or piala dunia….urusan kecil aja gak bisa beres..
Kacau dunia olahraga ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Indonesia mendapat larangan mengibarkan bendera Merah Putih di ajang internasional karena adanya permasalahan dengan World Anti Doping Agency (WADA).
WADA menyebut Indonesia tidak patuh dalam program uji tes doping.
Baca Juga: Ada Perubahan Rangking BWF Ganda Putra, Siapa yang Naik Peringkat?
Pada 15 September 2021, WADA mengirim surat pada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terkait ketidakpatuhan program uji doping.
Indonesia tak bisa memenuhi test doping plan (TDP) tahun 2020 dan belum memenuhi TDP untuk tahun 2021.
Sejumlah negara dikirimi surat dan punya waktu 21 hari untuk memberikan klarifikasi. Indonesia tidak memberikan klarifikasi, seperti halnya Thailand dan Korea Utara.
WADA lalu melayangkan surat ancaman sanksi pada 7 Oktober 2021 lalu.***
