DPR RI Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin yang Akan Disuntikan pada November Mendatang

- 23 Oktober 2020, 20:50 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.* INSTAGRAM @netty_heryawan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.* INSTAGRAM @netty_heryawan /

PRFMNEWS – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang terkait pengadaan vaksin yang bakal disuntikan pada sekira 9,1 juta orang di Indonesia pada November 2020 mendatang.

Pasalnya, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyatakan vaksin yang bakal diberikan pada jutaan orang itu merupakan vaksin yang dibeli dari luar negeri. Terlebih, pada pertemuan terakhir dengan DPR 31 Agustus 2020 lalu tidak ada pembahasan pembelian vaksin.

Pemerintah sendiri dikabarkan bakal membeli vaksin produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China. Rencananya, vaksin tersebut disuntikan pada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik di fasilitas umum.

Baca Juga: 4 Rekomendasi Layanan Pengiriman Untuk Kamu yang Punya Bisnis Lokal

“Komisi 9 belum dengar secara langsung dari mitra khususnya dari Kemenkes dan juga lembaga lain. Sehingga ketika ini berkembang di tengah masyarakat, sebagai anggota komisi IX meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan jujur dan terbuka,” ujarnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat 23 Oktober 2020.

Di samping itu, ia pun menyoroti soal anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli vaksin tersebut. Netty pun meminta pemerintah untuk transparan, dan jangan sampai pembelian vaksin tersebut jadi komoditas bisnis.

“Saya juga concern terhadap pembiayaan vaksin ini. Karena pastinya anggaran yang dibayarkan untuk membeli vaksin ini tidak sedikit. Sehingga sedikit atau banyak jumlah rupiah yang dikeluarkan itu harus mampu dipertanggungjawabkan secara akuntabel oleh pemerintah, jangan sampai ada kepentingan bisnis,” jelasnya.

Baca Juga: Wagub Sebut Wilayah Selatan Butuh Badan Otorita Khusus untuk Entaskan Kemiskinan

Terakhir, pemerintah pun diminta untuk memperbaiki komunikasi pada masyarakat. Karena menurutnya, selama pandemi ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung turun.

Halaman:

Editor: Haidar Rais


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x