Network
PRFMNEWS - Tekanan publik terhadap anggota DPR semakin menguat manakala produk kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Sejak 20 tahun Reformasi digulirkan, partai politik kerap tidak memainkan fungsi dan perannya sesuai konstitusi. Hal ini terdeteksi dai fakta bahwa Partai Politik cenderung memperkuat oligarki, sistem dan implementasi proses kaderisasi yang carut marut, ‘penyakit lama’ yang tak kunjung sembuh dalam melakukan politik uang.
Di sisi lain, baik kader partai dan mereka yang menjabat dalam struktur partai serta politisi muda menyadari bahwa masih ada kelemahan, hambatan dan tantangan yang ada di tubuh partai politik itu sendiri.
Baca Juga: Bawaslu Temukan 64 Pelanggaran Kampanye di Jawa Barat, Terbanyak di Kabupaten Bandung
Bagi kader atau politisi muda, jelas minimnya kapasitas politik dirasakan paling menonjol. Kapasitas politik yang minim ini bersumber dari hasil pendidikan politik yang belum optimal dan ‘jam terbang’ serta pengalaman politik yang juga kurang.
Dalam konteks permasalahan tersebut, DROUPADI mendorong politisi muda bersama kader dan struktur pengurus partai politik untuk terlibat aktif dalam upaya reformasi dan penguatan partai politik (internal party reform).
Sabtu - Minggu, 10 -11 Oktober 2020, dengan total 23 peserta, DROUPADI mengadakan training bersama dengan akademisi dan perwakilan Partai Politik antara lain: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut andil dalam mengkuti training penguatan kapasitas politisi.
Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming UEFA Nations League Malam Ini: Spanyol vs Swiss, Jerman, Inggris
Beberapa pernyataan kuat disampaikan oleh peserta antara lain, Dian Ciptadi, perwakilan Partai PAN Kota Bandung menyampaikan, “Peran dan Fungsi Partai itu sangat signifikan. Contoh paling jelas, Fraksi PAN di Senayan yang saat ini mendukung OMNIBUS Law. Namun saya di tingkat daerah, sebagai kader partai PAN belum tentu punya pendapat yang sama. Kami di tingkat ranting mengkritisi OMNIBUS LAW dan kami berupaya menyampaikan keresahan masyarakat. Karena untuk kami peran dan fungsi Partai harus mengakomodir suara arus bawah dan membuka ruang diskusi sebagai perwakilan aspirasi masyarakat,”.
Sementara Adhitya, perwakilan Nasdem menyebutkan,”Dengan bergabung bersama Partai Politik, saya memiliki akses untuk menyuarakan permasalahan di masyarakat. Mendorong partai melalui fraksinya di DPRD, untuk merumuskan program dan kebijakan berbasiskan realita. Atau langsung mengadvokasi kasus kepada pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah,”.
Ni Loh Gusti Madewanti yang merupakan Direktur Eksekutif DROUPADI memberikan pernyataan pamungkas, “Pemuda dan kader partai yang berintegritas sangat penting untuk demokrasi yang sehat di Indonesia. Untuk itu DROUPADI mendorong proses penguatan dan reformasi internal partai politik. Dengan cara meningkatkan kapasitas para politisi serta mendorong mekanisme partai agar lebih inklusif melibatkan pemuda dalam merumuskan kebijakan partai dan programnya”.
Baca Juga: Siaga Bencana, Ridwan Kamil Surati Kepala Daerah di 27 Kabupaten Kota se-Jabar
Training upaya reformasi dan penguatan partai politik (internal party reform) ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama berikut ini,
Deklarasi Politisi Berintegritas
Kami, politisi, kader dan struktur perwakilan Partai Politik bersama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dengan ini menyatakan:
Satu, Mendorong proses Demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan berlandaskan Pancasila;
Dua, Membangun kepercayaan publik dan citra politisi berintegritas di masyarakat;
Tiga, Berperan aktif dalam upaya reformasi dan penguatan internal partai politik dengan cara menyelenggarakan pendidikan politik yang mumpuni;
Empat, Melakukan upaya pembenahan proses kaderisasi dan praktek kepemimpinan yang berintegritas.
Lima, Meningkatan kapasitas politisi yang berintegritas sebagai sebuah kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai berlandaskan Pancasila dan Undang - undang dengan penuh komitmen secara konsisten.***
