Network
Anies memberi sinyal penolakan terhadap IKN. Menurutnya, jika ada masalah di Jakarta, harus diselesaikan, bukan malah ditinggalkan.
Sehingga, lanjut Anies apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu seakan mencerminkan penguasa lebih tinggi dari hukum.
Sebab, negara hukum menurutnya menjamin adanya ruang yang diberikan kepada publik, untuk membahas sebuah peraturan sebelum adanya penetapan keputusan.
“Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anies juga menyenggol terkait dengan urgensi anggaran yang digunakan dalam pembangunan IKN, seharusnya perlu melihat hal-hal lainnya. Ia mencontohkan, sebelum membangun istana perlu melihat hal hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh rakyat.
Setelah mendengar jawaban Anies, Ganjar kembali menegaskan, "Apakah boleh saya simpulkan, Mas Anies dalam posisi oposisi, menolak IKN dilanjutkan?"
Baca Juga: Jokowi Blak-blakan Jawab Isu Gabung ke PAN dan Tinggalkan PDIP, Begini Katanya
Anies menjawab pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa IKN merupakan produk hukum yang tak melalui proses dialog publik lengkap.
"Ketika sudah jadi undang-undang, siapa pun yang kritis, dianggap oposisi. Siapa pun yang pro, dianggap pro-pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses dialog publik yang komprehensif," tuturnya.
Lebih lanjut, Anies juga menyenggol terkait dengan urgensi anggaran yang digunakan dalam pembangunan IKN, seharusnya perlu melihat hal-hal lainnya.
