Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek akan relatif lebih terjangkau karena akan mendapat subsidi dari pemerintah.
Selain memberikan subsidi untuk tarif tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek, Presiden Jokowi memastikan hal serupa juga berlaku pada sejumlah moda transportasi umum lainnya.
Kepastian harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek serta sejumlah transportasi publik lainnya akan disubsidi pemerintah ini disampaikan Presiden Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek Lintas Bekasi, Kamis 10 Agustus 2023.
Baca Juga: Pasca Kecelakaan, Bupati Pangandaran: Keselamatan Korban Segala-galanya bagi Saya
“Ada subsidi (untuk tarif tiket), baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi, dikutip prfmnews.id.
Presiden menjelaskan, subsidi untuk penetapan tarif tiket moda tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Sehingga diharapkan dapat meringankan tarif tiket moda transportasi yang dibebankan ke konsumen.
“Dengan begitu kami berharap masyarakat dapat berpindah ke transportasi massal daripada menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Kebakaran di Kota Bandung Pagi Ini, Motor Honda Vario Dilahap Kobaran Api di Jalan Siliwangi
Mengingat menurut Kepala Negara, akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan di Jabodetabek dan Bandung semakin parah.
“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung,” ujarnya.
Jokowi menegaskan kemacetan tersebut harus segera diatasi karena telah merugikan perekonomian Jabodetabek dan Bandung secara signifikan.
Baca Juga: Warga Bekasi yang Terdampak Kekeringan Dapat Bantuan Air Bersih dari PMI
Salah satunya dilakukan dengan upaya pemberian subsidi agar tiket moda transportasi massal lebih terjangkau.
“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” tuturnya.***
