Network
PRFMNEWS - Pemerintah pusat memberikan izin kepada sekolah yang berada di luar level zona hijau Covid-19, membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.
Namun hal tersebut mendapat kritik keras dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti menilai jika langkah yang diambil pemerintah adalah bentuk keputusasaan dalam memberikan pendidikan yang layak di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tahura Djuanda Tawarkan Tempat untuk Sekolah Tatap Muka Bernuansa Alam
"Kami tidak sepakat soal itu. Kami melihat pemerintah seakan habis akal tidak bisa melayani anak," ujar Retno saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Selasa (28/7/2020).
KPAI sendiri lanjut Retno, sudah memantau ribuan sekolah di Provinsi DKI dan Jawa Barat terkait kegiatan belajar mengajar di masa kenormalan baru ini. Hasilnya, hanya ada 1 sekolah saja yang dinilai layak menggelar kegiatan belajar tatap muka.
"SMK 11 Bandung yang siap secara fasilitas untuk kenormalan baru. Sedangkan 5 sekolah lagi sedang menyiapkan. Sekolah lain malah tidak ada sama sekali. Hanya menyiapakan tisu dan wastafel saja," jelas dia.
Melihat kondisi demikian, KPAI mendorong pemerintah agar menunda pembukaan sekolah tatap muka, sekalipun sekolah tersebut berada di zona hijau.
"Kalau melihat ini lebih baik tunda membuka sekolah karena bahaya. Bisa saja si anak itu di sekolah steril pas pulang naik angkot kan kita tidak tahu," imbuhnya.
Baca Juga: Update Kepokmas di Kota Bandung Jelang Idul Adha, Komoditas Apa yang Mengalami Kenaikan Harga?
Lebih lanjut menurut Retno, dirinya mengaku kecewa karena Kemendikbud tidak membuat kurikulum darurat seperti apa yang disarankan KPAI. Padahal keselamatan para siswa dan guru harus terjamin selama pandemi Covid-19.
