Penjualan Minyakita Harus Sesuai dengan Aturan

- 10 Februari 2023, 09:40 WIB
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng merek Minyakita di PT Bina Karya Prima (BKP), Marunda, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng merek Minyakita di PT Bina Karya Prima (BKP), Marunda, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. /Humas Kemendag//

PRFMNEWS - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan peredaran dan penjualan minyak goreng dengan merek Minyakita harus sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000.

Karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran dan penjualan Minyakita ini. Pengawasan penjualan Minyakita dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

Hasil dari pengawasan ini, PKTN menemukan beberapa akun di marketplace dan sosial media yang menjual Minyakita tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Baca Juga: Langgar Aturan, 6.678 Link Marketplace Jual Minyakita Di-Take Down Kemendag

Karena itu, sebanyak 6.678 tautan berisi konten penjualan Minyak sudah diturunkan (take down) akibat melanggar aturan yang berlaku mengenai penjualan Minyakita.

"Berdasarkan pengawasan, PKTN Kemendag telah menurutkan sebanyak 6.678 tautan dari beberapa lokapasar (marketplace) serta melakukan pengamanan sebanyak 937 karton atau 11.246 liter dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram," kata Zulkifli dalam keterangan dikutip Jumat, 10 Februari 2023.

Ditegaskan Zulkifli, pengawasan sangat perlu dilakukan karena banyak yang tidak mentaati aturan penjualan Minyakita hingga bisa membuat keberadaan Minyakita menjadi langka di pasaran.

Baca Juga: Stok Minyakita di 3 Pasar Bandung ini Ditambah oleh Kemendag, Pemkot Pastikan Tak Ada Kelangkaan

"Pengawasan ini dilakukan karena semakin banyaknya pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan sehingga menyebabkan ketersediaan minyak goreng rakyat Minyakita berkurang dan harga melebihi batas HET Rp14.000/liter,” tegasnya.

Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 8 di Sektor Perdagangan.

Zulkifli meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng rakyat merek Minyakita.

Baca Juga: Mendag Duga 500 Ton Minyakita Ditimbun Produsen di Jakarta, PT BKP Beberkan Sejumlah Hal ini

Minyakita Harus Sesuai HET Rp14.000 Per Liter

Dia meminta para pelaku usaha untuk tetap menjual Minyakita sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kondisi apapun harus tetap menjualnya sesuai dengan HET yaitu Rp14.000 per liter.

“Para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng rakyat merek Minyakita harus menaati peraturan perundang- undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan dengan merek Minyakita tidak boleh dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter serta tanpa ada pembatasan penjualan,” tegasnya.

Baca Juga: Marak Isu Penculikan Anak, Pemkot Bandung Terapkan Sederet Upaya Antisipasi ini

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan, bagi pelaku usaha yang memperdagangkan minyak goreng kemasan merek Minyakita melalui media sosial dengan harga melebihi HET dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

“Kementerian Perdagangan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan HET. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media sosial akan dilakukan pemblokiran akun dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika,” pungkas Veri.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x