Network
PRFMNEWS - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjamin penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM 2022 tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memang berhak dan prosesnya transparan.
Mensos Risma mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) menerapkan tiga langkah strategis untuk memastikan BLT BBM 2022 senilai Rp600 ribu per KPM ini cair sesuai target dan tepat sasaran.
Risma mengaku, pihaknya sudah dalam proses membagikan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa BLT BBM ini, di luar bansos regular sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar daya beli masyarakat tetap stabil.
Baca Juga: Dua Bahan Rempah Ampuh Sembuhkan Asam Urat dengan Cepat, Ungkap dr. Zaidul Akbar
“Total sebanyak 20,65 juta KPM yang kita bantu (disalurkan BLT BBM) dengan nilai total Rp. 12,4 triliun," kata Risma, dikutip prfmnews.id dari keterangan tertulisnya.
Terkait mekanisme penyaluran BLT BBM 2022, Mensos menjelaskan, akan dilakukan dua tahap, tahap pertama dicairkan untuk 2 bulan Rp300 ribu pada September 2022, dan tahap kedua dicairkan 2 bulan Rp300 ribu pada Desember 2022.
“Penyaluran bisa dilakukan di Kantor Pos terdekat, kantor kelurahan atau tempat yang disetujui oleh komunitas yang berada di lokasi terpencil dan door to door atau home visit bagi penerima manfaat yang merupakan lansia maupun penyandang disabilitas,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Siap Kebut Penuhi Persyaratan dari FIFA untuk Penylenggaraan Piala Dunia U20
Risma lanjut menjelaskan langkah-langkah strategis penyaluran BLT BBM tepat sasaran. Pertama, dengan melakukan sistem updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan.
Pembaruan data ini dilakukan setiap bulan bersama pemerintah daerah. Ia menjabarkan bahwa di minggu pertama dan kedua, tugas pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi.
Setelah selesai diverifikasi, di minggu ketiga, Kemensos mengecek ulang untuk memastikan bahwa yang diusulkan layak mendapat bantuan. Barulah Kemensos menetapkan untuk penyaluran selanjutnya.
"Jadi, saya membuat Kepmen (Keputusan Menteri) setiap bulan untuk perubahan data. Saat ini ada kurang lebih 146 juta data yang sudah padan dengan Dukcapil," kata Risma.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Ekonom Sebut Idealnya Upah Juga Ikut Naik
Kedua, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos yang bisa juga diakses di laman cekbansos.kemensos.go.id dan di dalamnya terdapat fitur "Usul Sanggah".
Setiap warga masyarakat bisa melakukan pengecekan apakah datanya termasuk sebagai penerima bansos Kemensos atau tidak termasuk untuk BLT BBM ini.
Selain itu, masyarakat juga bisa mengusulkan jika ada warga yang seharusnya layak mendapat bantuan dan bisa menyanggah jika ada warga yang seharusnya tidak layak menerima bantuan.
Mensos menyebut, aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi WBS KPK, lapor.go.id, dan jaga.id.
Baca Juga: Harga Tiket Bus AKAP Naik, ini Daftar Tarif Baru Ditetapkan Kemenhub Berlaku di Seluruh Indonesia
"Ini cara kita mentransparansi penerima bantuan sosial. Ini juga terpantau dari situs KPK dan KemenpanRB," tuturnya.
Ketiga, Kemensos kini memiliki Command Center yang bisa diakses melalui nomor telepon 171. Ini merupakan pusat pengendali atas laporan publik, media monitoring, dan penjangkauan yang dilakukan tenaga pendamping.
Dari laporan publik, Kemensos lakukan cek lapangan melalui pendamping sosial yang ada di setiap kecamatan.
Meski kadang menemui kendala, seperti lokasi sulit dijangkau dan transportasi tidak mudah, Kemensos terus mengupayakan agar laporan ini bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Puluhan Ribu KPM Akan Terima BLT BBM, Yana Mulyana Minta Agar Digunakan untuk Keperluan Produktif
Terkait syarat menerima BLT BBM, Mensos memastikan, jika ada masyarakat yang berhak namun tidak mempunyai KTP untuk memiliki akses mendapatkan bansos, bisa difasilitasi oleh Kemensos bekerja sama dengan Dukcapil.
"Apabila data kependudukan tidak cocok, Kemensos akan disalahkan BPK, sehingga kami bekerjasama dengan Dukcapil agar masyarakat mempunyai data kependudukan sehingga bisa mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah," pungkasnya.***
