Network
PRFMNEWS - Pemerintah berencana memberlakukan tarif akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000 kepada semua lembaga pengguna database kependudukan.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, data kependudukan yang berada di pihaknya sudah bisa diakses banyak lembaga sejak 2013 silam secara gratis.
Menurut dia, jumlah lembaga yang diizinkan mengakses data kependudukan setiap tahunnya bertambah hingga mencapai sekitar 4.900-an lembaga.
Baca Juga: VIRAL Pembunuh Begal di Lombok Jadi Tersangka, Polisi Berikan Tips Jika Bertemu Begal di Jalan
Selama ini akses NIK gratis dan biayanya tersebut dibebankan kepada negara.
"Sembilan tahun ini Kementerian Dalam Negeri menggratiskan pemanfaatan data kependudukan semua lembaga baik lembaga pelayanan publik seperti kementerian/lembaga pemerintah, maupun lembaga yang mendapatkan keuntungan seperti perbankan, asuransi, dan lainnya," kata Zudan saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel Rabu, 13 April 2022 kemarin.
Seiring semakin banyaknya lembaga yang bisa akses data kependudukan ini, maka anggaran yang dibutuhkan semakin besar.
Tak hanya itu, karena saat ini anggaran terbatas karena banyak diserap untuk penanganan pandemi covid-19, maka pihaknya berencana menerapkan tarif sebesar Rp1.000 bagi lembaga yang akses NIK tersebut yang akan ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Agar menjaga sistem kita tetap hidup, era berbagi bisa tetap dilanjutkan, maka pemerintah mengambil keputusan dana APBN untuk Dukcapil ada dan ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak," jelasnya.
Baca Juga: Deretan Masjid dengan Kapasitas Terbesar di Indonesia, 2 Ada di Jawa Barat
Nantinya PNBP itu akan digunakan Dirjen Dukcapil untuk memperbarui dan membeli beberapa perangkat seperti server, storage, meluaskan jaringan, dan lainnya.
Zudan menegaskan, penerapan tarif aksis NIK ini dilakukan pihaknya demi menjaga agar sistem data kependudukan yang ada tetap berjalan normal.
"Kalau anggaran gak ada, nanti sistem kita akan mati, kalau sistem mati semua lembaga akan rugi karena tidak bisa mendapatkan pelayanan dari dukcapil dengan verifikasi data yang cepat," tegasnya.***
