Network
BANDUNG, (PRFM) – Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menyampaikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan inovasi terkait pengawasan narapidana asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Adrianus mengatakan kebijakan narapidana program asimilasi dan integrasi ini tidak dibarengi dengan dukungan anggaran dan SDM yang mumpuni.
“Dari hasil kami rapat virtual kemarin (Selasa, 28 April 2020) bersama KemenkumHAM diketahui terdapat kondisi dimana 1 orang pembina kemasyarakatan harus mengawasi 40 orang klien (warga binaan) asimilasi dan integrasi. Sedangkan anggaran dan SDM tidak memadai, maka dari itu perlu adanya inovasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima PRFM, Jumat (1/5/2020).
Baca Juga: Soal Informasi 3 Orang Positif Covid-19 di Griya Caraka, Ini Penjelasan Camat Arcamanik
Hal yang kini dilakukan oleh Bapas adalah dengan membentuk grup WhatsApp antara pembina kemasyarakatan dengan warga binaan asililasi dan integrasi. Menurut Adrianus, hal ini di satu sisi merupakan pengawasan yang minimal, namun bisa menjadi salah satu solusi.
“Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menggandeng pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan agar dapat membantu,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Ombudsman RI juga mendorong kepada KemenkumHAM untuk memberikan dukungan anggaran maupun penambahan SDM agar Bapas dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Baca Juga: Pemkot Bandung Harap Masyarakat Patuhi Edaran MUI Terkait Panduan Ibadah di Bulan Ramadan
Sebelumnya pada Selasa 28 April 2020, Ombudsman melakukan rapat virtual dengan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan bersama Bapas seluruh Indonesia. Pertemuan virtual yang diikuti sekitar 300 peserta untuk membahas Pembimbingan dan Pengawasan Bapas terhadap narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
