Network
BANDUNG,(PRFM) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani mengkritisi program Kartu Prakerja yang telah digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyoroti anggaran yang dikeluarkan dan jumlah penerima manfaat program yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi tersebut.
"Kita (Komisi IX) mengkritisi program ini. Pertama karena anggarannya naik 100% dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Kedua, jumlah penerima manfaat dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang," kata Netty saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu (12/4/2020).
Baca Juga: DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Lakukan Penyemprotan Disinfektan di 6 Kecamatan
Netty mengatakan, anggaran sebesar itu harus dikritisi. Pemerintah kata dia harus punya data yang valid mengenai jumlah masyarakat yang terdampak pandemi corona.
"Ketika kita bicara implementasi ini (Kartu Prakerja) perlu dikritisi, ketika nanti digulirkan kita harus lihat, awasi pelaksanaannya," kata Netty.
Di daerah kata dia, banyak pengemudi ojek online (ojol) yang sudah melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja. Namun, mereka tidak mendapat kejelasan.
"Ini menggambarkan pemerintah tidak punya data valid tentang berapa jumlah masyarakat yang terkena dampak," kata Netty.
Baca Juga: Corona, Dewan Pers Usulkan Perlunya Perlindungan Terhadap Industri Pers
Netty menuturkan, pada Desember tahun lalu, DPR sudah melakukan rapat mengenai program Kartu Prakerja ini bersama pemerintah. Dari pemerintah saat itu hadir Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
"Saya pernah tanyakan ke Menaker, karena ada yang janggal dengan program ini, kok ditempatkan di Kementerian Bidang Perekonomian, bukan di ketenagakerjaan," kata Netty.
Masalahnya kata dia, di DPR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak mempunyai mitra dalam fungsi pengawasannya.
"Artinya penempatan angka Rp10 triliun di Kemen Perekonomian sudah memberikan tanda tanya besar," kata Netty.
Baca Juga: Ekonom Nilai Kartu Prakerja Tidak Relevan Jika Pakai Konsep Pelatihan Online
Selain itu, hal lain yang dinilai janggal adalah Kementerian Perekonomian yang tidak mempunyai fungsi teknis untuk menyelenggarakan suatu program.
"Kemen Perekonomian ga punya fungsi teknis untuk menyelenggarakan program ke bawah, harusnya Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) yang cocok," tandasnya.***
