Network
PRFMNEWS - Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi covid-19. Bahkan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, presiden memerintahkan percepatan vaksinasi covid-19 untuk anak ini sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran omicron di Indonesia.
“Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa terkait dengan karantina, ini terus diberlakukan 10 hari karantina untuk yang dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Kemudian juga terkait dengan vaksin anak-anak supaya segera dimulai yang usia 6-11 (tahun),” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin 6 Desember 2021 kemarin.
Baca Juga: Ditinggal Cuci Tangan dan Dikecoh Pelaku, HP Pengunjung Resto Siap Saji di Mega Mall Bekasi Raib
Baca Juga: Viral! Promo Jasa Sewa iPhone Murah di Media Sosial, Harganya Mulai Rp40 Ribu Aja
Tak hanya percepatan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, pemerintah juga mulai menyiapkan skema untuk pelaksanaan vaksinasi booster atau vaksin ketiga.
Rencananya pemberian booster ini akan dilakukan di tahun 2022 mendatang. Nantinya pelaksanaan ini akan diatur melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes).
“Bapak Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari. Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI (penerima bantuan iuran) dan juga vaksin non PBI. Ini yang akan diatur dalam Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Airlangga.
Baca Juga: Kunjungi Petani Jeruk Binaan BRI, Erick Thohir Yakin Petani Bisa Jadi Miliarder
Terkait capaian vaksinasi nasional, Airlangga menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi dosis pertama adalah sebesar 68,42 persen dan dosis kedua sebesar 47,55 persen dari target yang telah ditetapkan. Masih terdapat sembilan provinsi yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya di bawah 50 persen, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.
Dalam keterangan persnya, Menko Ekon juga memaparkan mengenai persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan kegiatan pada periode tersebut akan disesuaikan dengan imbauan dari WHO dan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (inmendagri).
Baca Juga: Jelang Nataru, Luhut Sampaikan PPKM Level 3 di Seluruh Wilayah Indonesia Batal
“Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen, dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin,” tambahnya.
Selain itu, Menko Ekon mengatakan bahwa dalam ratas juga dibahas mengenai persiapan rangkaian kegiatan G20 yang akan segera dimulai. Penerapan protokol kesehatan dengan sistem bubble akan dilakukan di tempat pertemuan dan lokasi lainnya.
“Akan ada protokol kesehatan secara bubble, dan penerapan bubble itu dilakukan di lokasi hotel, tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari,” pungkasnya.***
