Padahal kalau sejak awal Jokowi memilih konsorsium Jepang, maka biayanya tidak akan terlalu melonjak seperti sekarang.
Baca Juga: PT KCIC Tanggapi Foto Pekerjanya yang Diangkut Mobil tapi Tidak Terapkan Prokes
"Kalau APBN ini kan jadi suka-suka pemerintah, itu keuntungan pemerintahan yang oposisinya sedikit. Coba sekarang kan mana ada yang mau ngomong, kalau DPR kritik keras juga kan orang-orangnya itu aja," ucap Hendri.
Sekali lagi, Hendri menegaskan bahwa hal ini adalah kebijakan yang tidak patut dicatat oleh sejarah, karena segala carut marut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Pembangunan jadi itu bagus, tapi caranya harus proper, jangan suka bikin polemik yang akhirnya masyarakat bertanya-tanya dan seolah-olah kita semua gampang dibodohi. Negara masa begitu pembangunannya," pungkasnya.***