Network
PRFMNEWS - Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 16 September 2021, Majelis Hakim memutuskan Presiden, tiga Menteri dan satu Gubernur melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan berupa polusi udara.
Tergugat I dalam kasus Polusi Udara ini adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Tergugat II adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Tergugat III adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tergugat IV adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara Tergugat V adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Majelis Hakim, Lima Tergugat di atas melakukan perbuatan melawan hukum terkait Polusi Udara.
Baca Juga: CEK FAKTA: Orang yang Belum Disuntik Vaksin Dilarang Naik Kereta Api?
Hakim Saifuddin menjelaskan, Tergugat I dihukum untuk segera menetapkan buku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem.
"Termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," jelasnya.
Sementara hukuman untuk Tergugat II, Majelis Hakim meminta untuk segera melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Hukuman untuk Tergugat III, Majelis Hakim meminta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat V (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dalam pengendalian polusi udara.
Baca Juga: Para Pengusaha Warteg Ketemu Jokowi di Istana Negara, Ada yang Ajukan Pinjaman Modal Usaha
Tergugat IV dihukum Majelis Hakim untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat V (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dalam penyusunan strategi dan pengendalian polusi udara.
Adapun hukuman terhadap Tegugat V, Majelis Hakum meminta untuk melakukan 4 hal, yakni:
A. Melakukan pengawasan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup:
1. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama.
2. Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama.
3. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta.
4. Mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
5. Mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.
Baca Juga: Pengendara Motor Tergilas Truk, Kecelakaan Lalin di Perempatan Sukajadi-Paskal Siang Tadi
B. Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak di baku mutu emisi sumber bergerak depo lama.
2. Usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya.
C. Menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat.
D. Menetapkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.***
