Network
PRFMNEWS - Pemerintah sudah memulai vaksinasi Covid-19 kepada guru dan tenaga kependidikan dengan target bulan Juli 2021, sekolah tatap muka dapat digelar.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan mengapresiasi upaya tersebut, tapi kenyataannya tidak semudah apa yang direncanakan.
Menurutnya, jika ingin sekolah tatap muka dimulai pada Juli tahun ini maka tidak cukup guru saja yang divaksin, tapi semua SDM yang berada di lingkungan sekolah termasuk semua siswa.
Baca Juga: Masih Banyak yang Bingung, P2G Minta Pemerintah Libatkan Guru dalam Vaksinasi Covid-19
Baca Juga: Mulai Hari Ini 5.500 Wartawan Akan Disuntik Vaksin Covid-19
"Jadi kalau guru udah divaksin, harus disusul dengan siswanya. Termasuk dosen dan mahasiswa juga selayaknya divasksin. Termasuk juga santri kiai di pondok itu bagian yang harus segera divaksin," ungkapnya saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 25 Februari 2021.
Cecep menilai, dengan diharuskannya semua pihak di lingkungan sekolah divaksin maka hal yang cukup berat adalah ketersediaan vaksin di Indonesia.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah sanggung menyediakan vaksin dalam jumlah sangat banyak untuk diberikan kepada semua SDM di sekolah.
Baca Juga: Pikiran Rakyat Raih Gold Winner Surat Kabar Harian Regional Jawa Terbaik IPMA 2021
"Sejauh mana stok vaksin, kalau vaksinasi ini bisa secara masif serempak itu bagus, kalau tidak artinya harus ada prioritas," sambungnya.
Namun menurutnya, jika ketersedian vaksin tidak memadai makai pemerintah bisa menyeleksi prioritas sekolah yang akan menggelar tatap muka terlebih dahulu.
Sekolah tersebut bisa dijadikan pilot project dengan semua SDM-nya divaksin. Setelah itu baru dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya.
Baca Juga: Kata Ruhut Sitompul Soal Kerumunan Jokowi: Itu Rasa Cinta Mereka kepada Presiden
"Kalau tidak artinya harus ada prioritas, misalnya untuk satu sekolah di daerah tertentu ada pilot project dulu, sekolah lain bisa bergilir," ungkapnya.
Selain itu, untuk merealisasikan sekolah tatap muka maka tidak cukup diurus oleh satu kementerian saja tapi berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, tak terkecuali gugus tugas dan pemerintah daerah.
"Keinginan bulan Juli oke diapresiasi tapi harus koordinasi betul dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk unsur sekolahnya," pungkasnya.***
