PRFMNEWS - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar terhadap utang luar negeri. Saat ini, imbuhnya, utang luar negeri Indonesia masih yang paling rendah di dunia.
Pernyataan Prabowo terkait utang luar negeri Indonesia paling kecil dan tidak pernah gagal membayar diungkap dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung Minggu, 7 Januari 2024 malam di Istora Senayan, Jakarta.
Dalam debat capres tersebut, Prabowo mengklaim saat ini utang luar negeri Indonesia masih rendah, yakni sebesar 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Mengenai utang luar negeri Indonesia, sekarang utang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto, kita salah satu terendah di dunia. Jadi itu masih berada di sekitar 40 persen. Kita tidak pernah default, kita tidak pernah gagal utang," kata Prabowo saat debat Pilpres 2024, Minggu malam.
Baca Juga: Prabowo Bertekad Ciptakan Militer yang Kuat: dengan Pertahanan yang Kuat Kita akan Dihormati
Apakah benar pernyataan Prabowo soal utang luar negeri Indonesia tersebut? Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia memang tidak pernah mengalami gagal bayar utang luar negeri atau default.
Informasi ini dikutip prfmnews.id dari dari laman ANTARA dengan judul artikel "Kemenkeu: Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang Sepanjang Sejarah" yang dimuat pada 14 Juni 2023 memaparkan keterangan resmi dari Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan.
“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Deni Ridwan dalam CNBC - Money Talks on Location di Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.
Kendati begitu, Deni membenarkan utang pemerintah Indonesia saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.
Baca Juga: Ganjar Serukan Pentingnya Duta Besar Siber dan Reformasi Kepolisian di Indonesia
“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.
Deni tak memungkiri utang luar negeri Indonesia akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun kabar baik yang diungkapnya bahwa saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.
“Artinya, utang Indonesia yang meningkat turut diiringi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat. Jadi, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya,” ujar Deni.
Selain itu, Deni menjamin bahwa Pemerintah Indonesia saat ini bisa mengelola utang dengan baik. Hal itu tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.
“Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau threshold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB,” terangnya. ***