PRFMNEWS – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin 14 September 2020, menuai pro kontra.
Banyak yang mendukung kebijakan tersebut, tapi tak sedikit juga yang tidak setuju.
Banyak dari kalangan pejabat dari mulai petinggi partai politik, kepala daerah, hingga menteri yang melancarkan protes.
Baca Juga: Link Live Streaming MotoGP San Marino 2020, Bisa Nonton Secara Gratis di Sini
Meski menimbulkan kegaduhan, namun Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir justru menyebut bahwa pemerintah akan proaktif menyambut PSBB di DKI Jakarta.
"Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan," ujar Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu 13 September 2020.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 8 Ditutup Besok, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Ia menambahkan pemerintah tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja.
Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat.
Dikutip dari ANTARA, Erick menyampaikan dalam kebijakan terbaru ditetapkan bahwa akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta.
Ia menambahkan kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu.
Baca Juga: Terus Melonjak, Kini Positif Corona di Indonesia Capai 218.382 Kasus
Ia mengatakan dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020.
Operasi yustisi, lanjut dia, melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat.
"Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan kedepannya ekonomi akan bergerak kembali," katanya.***