PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terlalu tinggi yang ditentukan pemerintah daerah (pemda) berpotensi memicu inflasi.
Selain mewanti-wanti soal tarif PDAM naik bisa tingkatkan inflasi, Presiden Jokowi juga minta pemerintah daerah di tangan gubernur, bupati, dan wali kota untuk fokus menangani kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
Pesan Presiden Jokowi agar pemda lebih berhati-hati terkait keputusan menaikkan tarif PDAM serta fokus menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem ini diungkap dalam Rakornas Forkopimda se-Indonesia di Sentul ICC, Bogor, Selasa 17 Januari 2023.
Baca Juga: Jokowi Singgung Daerah yang Naikkan Tarif PDAM: Hati-hati, Bisa Membuat Inflasi Naik
"Hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur pemerintah maupun pemerintah daerah. Tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik," kata Jokowi.
Jokowi meminta pemerintah daerah menghitung betul-betul sebelum menaikkan tarif PDAM bagi masyarakat.
"Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau nggak kuat, naik nggak apa-apa, tapi sekecil mungkin," tuturnya.
Terkait stunting, Presiden meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak ini di daerahnya masing-masing guna menjaga kualitas SDM Indonesia.
Baca Juga: Upaya Pengendalian Inflasi, Pemkot Bandung Cek Terus Harga Kebutuhan Pokok dan Siapkan Pasar Murah
Jokowi menuturkan upaya menurunkan angka stunting sangat penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada 2030 – 2035 sehingga pengembangan SDM harus terus dioptimalkan.
“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara,” ujarnya.
Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021.
Baca Juga: Pasar Murah Jadi Upaya Pemkot Bandung Kendalikan Inflasi, Terdekat akan Digelar di Ramadhan 2023
Dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 persen. Meski sudah turun drastis, Jokowi menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.
“Bukan hal yang mudah tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” paparnya.
Selanjutnya, Presiden pun meminta kepala daerah untuk fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
Pada tahun 2022, ungkapnya, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan Antisipasi Inflasi dan Resesi, Kecamatan Rancasari Buat Kampung Cengek dan Mangga
Oleh karena itu, Jokowi kembali mewanti-wanti agar upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing harus menjadi agenda prioritas yang direalisasikan pemda.
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” tegasnya.***