PRFMNEWS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini.
Pengentian sementara rekrutmen (moratorium) CPNS dilakukan untuk memangkas 800 hingga 1.800 PNS per tahun hingga 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai kebijakan pemerintah melakukan moratorium PNS adalah langkah tepat.
"Bagus itu, karena sesuai dengan anggaran kita, jangan sampai perekrutan PNS tidak tepat sasaran," kata Yogi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 10 Juli 2020.
Baca Juga: Pakar Kebijakan Publik: Cek Poin Saja Belum Cukup Untuk Menekan Penyebaran Corona
Dia mengatakan saat ini terlalu banyak guru berstatus PNS yang gajinya mengandalkan dari anggaran APBN.
Dia menilai harus ada skenario baru, misal dari APBD karena ada program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).
Menurut dia, sebaiknya pengadaan guru diserahkan ke daerah masing-masing, jangan dianggarkan dari APBN.
Baca Juga: Pemkot Bandung Lanjutkan AKB, Sanksi Sosial Bagi Pelanggar Disiapkan
Pasalnya banyak guru kategori 2 yang berasal dari daerah tanpa usulan pemerintah pusat.
"Anggaran SDM (Sumber Daya Manusia) untuk guru serahkan aja ke daerah, jadi guru diselesaikan oleh masing-masing daerah," katanya.***