PRFMNEWS - Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Banyak UMKM memanfaatkan KUR sebagai strategi meningkatkan produktivitas dan kapabilitas pengusaha, khususnya pada masa pandemi ini.
Beberapa survey menyebutkan, sekitar 70% lebih responden UMKM menginginkan pembiayaan baru dengan bunga lebih rendah, untuk memulai usahanya kembali ketika pandemi mereda akibat dampak dari penurunan angka penyebaran virus Covid-19.
Baca Juga: KUR BRI jadi Penyelamat UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Lantas bagaimana program penyediaan KUR di Indonesia dari pemerintah saat ini?
Pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR tahun ini dari Rp253 triliun menjadi Rp 285 triliun. Pemerintah pun menetapkan perpanjangan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari Januari sampai Desember 2021 yang awalnya 6%. Sehingga, suku bunga KUR tahun ini menjadi 3%.
Selain itu, semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan plafon tanpa jaminan hingga nilainya sebesar Rp100 juta.
Menanggapinya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah tersebut sudah tepat.
Baca Juga: Pertumbuhan Kredit UMKM BRI Dorong Perbaikan Kredit Perbankan Nasional
Dengan demikian, pelaku usaha yang menjadi target sasaran KUR dihadapkan pada kebijakan yang memberikan jaminan pasti dalam menjalankan usaha di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi.
"Diharapkan nantinya hal ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan laju lapangan kerja dan juga bisa mempercepat UMKM yang ingin memanfaatkan momentum digitalisasi selama pandemi. Pelaku UMKM bisa meminjam KUR, kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku, atau pemberian barang-barang modal untuk mempercepat masuk ke dalam platform digital,” ujar Bhima, Minggu 28 November 2021.
Dia pun mengapresiasi penyaluran KUR melalui bank-bank milik negara yang cukup efektif khususnya BRI yang memiliki jaringan terbesar dan tersebar di Tanah Air.
Menurutnya, hal itu bisa ditingkatkan dengan membentuk ekosistem melalui bank BUMN tersebut, salah satunya melalui integrasi/channeling dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau koperasi sehingga realisasinya bisa lebih cepat.
“Jelas melalui bank Himbara penyalurannya lebih efektif karena menyentuh sampai ke daerah-daerah terpencil, khususnya BRI dengan mengandalkan jaringan unit kerjanya yang tersebar dan terbesar di Indonesia, ditambah lagi dengan kekuatan core bisnisnya pada segmen UMKM," jelasnya.
Ia menuntut berbagai inovasi juga harus terus menerus diperbaharui sehingga coverage dari KUR bisa lebih besar.
"Apa lagi ada 64 juta pelaku UMKM dan sebagian besar masih unbankable, yang masih belum tersentuh oleh akses perbankan,” sambungnya.
Baca Juga: 3 Kebiasaan yang Bisa Bikin otot jadi Kuat, Salahsatunya Sangat Mudah Dilakukan
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, bagian Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR hingga 11 November 2021 telah mencapai Rp244,87 triliun. Jumlah tersebut diserap 6.480.672 debitur. Jika dirinci secara lebih mendetail, KUR Super Mikro terserap Rp9,21 triliun melalui 1.047.506 debitur, KUR Mikro terealisasi Rp152,99 triliun oleh 5.006.263 debitur, KUR Kecil atau khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, dan KUR Penempatan TKI mencapai Rp17,30 miliar bagi 1.124 debitur.
Penyaluran KUR terus didorong oleh perbankan nasional, salah satunya adalah BRI yang merupakan penyalur KUR terbesar. Hingga akhir Oktober 2021, BRI telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp.160 triliun kepada 5,4 juta pelaku UMKM.
Nilai ini setara dengan 82,1% dibandingkan dengan target penyaluran KUR BRI di tahun ini, yakni sebesar Rp195 triliun. Pencapaian ini meningkat 37% dibandingkan penyaluran KUR pada tahun 2020 yang lalu.
Mayoritas KUR BRI disalurkan ke sektor produksi, seperti pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri pengolahan. Disamping itu, BRI juga dianggap mampu menjaga kualitas KUR yang disalurkan, hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang tercatat 1,19%.***