Agar Bantuan Diberikan Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Libatkan RT RW

- 3 April 2020, 10:46 WIB
Bantuan yang diberikan Pemkot kepada warga miskin di tengah pandemi corona.* TOMMY RIYADI/PRFM
Bantuan yang diberikan Pemkot kepada warga miskin di tengah pandemi corona.* TOMMY RIYADI/PRFM /

BANDUNG, (PRFM) – Forum RW Kota Bandung mengusulkan kepada pemerintah untuk melibatkan aparat kewilayahan khususnya RT maupun RW dalam melakukan penyaluran pemberian bantuan. Pasalnya, aparat kewilayahanlah yang mengerti secara objektif kondisi warganya.

Wakil Ketua Forum RW Kota Bandung, Marzuki Fazar mengatakan, jika penyaluran bantuan dibebankan kepada lembaga, maka ada potensi bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Terlebih, lembaga tersebut tidak memiliki hubungan khusus dengan warga setempat.

“Yang menyalurkan itu berjenjang dari bawah jangan melalui lembaga yang notabene nggak ngerti kondisi masyarakat, tidak ada garis komandonya dengan masyarkat, yang mengetahui kondisi objektifnya kan RT RW,” paparnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (3/4/2020).

Baca Juga: Cegah Corona, Mal di Kota Bandung Tutup Hingga Pertengahan April 2020

Ia pun menyebut saat pandemi virus corona (Covid-19) ini, warga secara ekonomi sangat terdampak. Karenanya, ia mengusulkan agar anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) khususnya infrastruktur untuk dialihkan sementara pada penangan Covid-19.

“Dampak corona ini terasa sekali dari kehidupan masyarkat dari ekonominya. Karenanya forum RW Kota Bandung mengajukan kepada pemerintah untuk merubah anggaran yang ada di kota Bandung yang ada di PIPPK. Kami Forum RW mengusulkan agar PIPPK ini khususnya infrastruktur ini ditunda dulu dialihkan ke penangan Covid-19 ini khususnya pada bidang ekonomi,” kata Marzuki.

Baca Juga: Mensos Harap Program Bansos Diterima oleh Warga yang Tidak Mudik

Hingga kini, diakui Marzuki, aparat kewilayahan belum berani melakukan sejumlah langkah taktis sebagai bentuk tindak lanjut dari imbauan pemerintah soal pemberian bantuan kepada warga. Pasalnya, belum ada petunjuk teknis khusus soal hal tersebut.

“Belum ada, kita baru rapat-rapat di tingkat kecamatan kelurahan, lurah dan camat pun tidak berani. Karena itu belum ada juknisnya dari atas. Tapi kita tetap harus preventif, oleh karena itu kita sampaikan ke rekan rekan kewilayahan untuk terus berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x