BANDUNG, (PRFM) - Pandemi Virus Corona (Covid-19) tak dipungkiri telah mengancam perekonomian banyak sektor, tak terkecuali sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL).
Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hampir semua pelaku usaha mikro tak lagi dapat mengais rezeki, baik itu dikarenakan faktor pelarangan maupun ketiadaan pembeli.
Ditengah krisis multikompleks yang dihadapi, ternyata hampir semua PKL belum tersentuh bansos baik dari pusat, provinsi atau Kota Bandung.
Baca Juga: Update Penanganan Kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung, 16 Mei 2020
Ketua (PPSA) Bobi mengatakan, hampir semua anggota yang tergabung dalam PPSA belum tersentuh oleh bantuan sosial (bansos) sampai hari ini.
"Kami sudah mencoba banyak upaya untuk dimasukkan sebagai penerima bansos namun apabila diserahkan proses pendataannya ke RT/RW lagi lagi mentok dan anggota akhirnya berjuang secara individual sehingga begitu ditolak ya langsung menyerah," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Redaksi PRFM, Sabtu (16/5/2020).
Nihilnya bantuan para pedagang kaki lima tersebut tidak kemudian berdiam diri, mereka mencoba menggalang solidaritas dari berbagai pihak untuk menyisihkan bantuan kepada para PKL.
"Kalau kami berdiam diri, kami mau makan apa? Terpaksa kami adakan kegiatan bakti sosial, galang bantuan dari sana sini untuk menyambung hidup para anggota kami," ujar Bobi.
Baca Juga: Cegah Balapan Liar, Polsek Gedebage Lakukan Penutupan Akses Area GBLA
Bakti sosial (Baksos) dengan tema "Solidaritas untuk Sesama" ini tidak hanya dilakukan oleh PPSA saja, tetapi juga oleh Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago (PPJTD) dan Gerakan Asli Masyarakat Lapar (GAMPAR).
Ketua PPJTD Ian mengungkapkan, ketiga asosiasi tersebut telah menggalang solidaritas dari banyak pihak sejak dua Minggu. Namun diperkirakan, galang bantuan ini hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama seminggu saja.
"Kami sudah bergerak selama dua Minggu namun hanya mampu mengumpulkan bantuan untuk kebutuhan anggota selama seminggu saja, setelah ini kami tidak tau mau apa, ya paling terus mencari pihak pihak yang mau menyisihkan dari kelebihannya," kata Ian.
Lebih lanjut LPKP yang juga bagian dari inisiator agenda baksos tersebut mengatakan sebaiknya pemerintah sudah harus memperhatikan masyarakat di sektor informal agar disentuh oleh program jaring pengaman sosial (JPS).
Baca Juga: PKL Adakan Baksos Akibat Tak Tersentuh Bansos
"Saya rasa data sektar 2,3 juta RKTS tersebut masih harus dievaluasi, ternyata sebagian besar sektor informal belum juga tersentuh bansos, kalau memang ada yang salah ya diubah datanya, kalau ternyata harus ditambah ya ditambah saja. Jangan sampai ada lapisan masyarakat kecil tak bisa makan ditengah pandemik ini," jelas Ketua LPKP Doni.
Lebih lanjut Doni menayatakan bansos ini diadakan karena keterdesakan para PKL, selebihnya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib mereka.
"Konstitusi mengatakan bahwa tanggungjawab negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, jangan lupakan itu, karena kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam situasi ini," tutupnya.