Network
PRFMNEWS - Pengamat Kebijakan Publik, Oktri Mohammad Firdaus menilai adanya guru honorer yang belum mendapatkan hak upahnya sejak awal 2020 adalah sebuah kelalaian yang fatal dari pemangku kebijiakan.
Seperti diketahui, sekira 60 guru bantu yang mengajar di daerah terpencil Kabupaten Garut diketahui tidak mendapat honor sejak awal 2020 karena pos anggaran dana hibah tidak tertulis dalam APBD Jabar tahun ini.
Padahal, menurut Oktri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor pendidikan berada di titik yang cukup strategis dan prioritas utama.
Baca Juga: Puluhan Guru Bantu di Garut Tidak Mendapat Honor, Abdul Hadi: Kok Tega
“Ini adalah sebuah kelalaian yang sangat fatal. Kalau kita melihat dari amanah UU, bahwa di level nasional saja APBN untuk pendidikan harusnya di titik yang cukup strategis, 20%. Harusnya masuk ke skala prioritas utama, bukan menjadi prioritas ke sekian,” jelasnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu 11 November 2020.
Karenanya ia meminta pemerintah setempat untuk segera memprioritaskan pemberian honor bagi para guru tersebut. Langkahnya, lanjut Oktri, bisa dengan memilih kebijakan emergency respon plan dengan meminjam dana dari pos atau kedinasan lain.
“Langkah taktis yang sebaiknya dilakukan adalah mereview di masing-masing pos mungkin diutamakan di pos di Disdik dulu. Kalau di Disdik tidak ada yang memungkinkan pos untuk di realokasi anggaran mungkin berangkat ke pos dinas lain,” kata dia.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Awalnya kabar ini sempat heboh pada Juli lalu karena honor guru bantu tak kunjung cair dan setelah ditelusuri ternyata tidak teranggarkan. Kemudian pihaknya mendesak Pemkab Garut untuk mengajukan kembali pada APBD perubahan.
