Network
PRFMNEWS - Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi dibuat frustasi dan kesal terkait data-data ketidaksesuaian anggaran di beberapa pemda. Contoh pertama adalah anggaran penggunaan anggaran stunting. Dari 10M anggaran yang tersedia, separuh lebih malah dialihkan untuk rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan penyuluhan. Sebuah ironi, mengingat anggaran tersebut idealnya ditujukan untuk pemberian makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil. Kedua, terjadi pada program penyuluhan pertanian. Sebesar 1,5M disediakan untuk peningkatan SDM pertanian, namun dua pertiga dari anggaran tersebut malah dikeluarkan untuk perjalanan dinas. Sebuah paradoks, dimana anggaran yang seharusnya menjadi investasi untuk peningkatan kualitas petani kita, justru dihabiskan untuk hal yang tidak signifikan. Terakhir, ada program pengembangan UMKM. Sebuah program yang seharusnya memberdayakan pelaku UMKM dengan anggaran sebesar 2,5M, ternyata 1,9M diantaranya malah dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas PNS. Pada akhirnya, hanya kurang dari 40% dari total anggaran yang benar-benar menyentuh target dari program-program tersebut.
Kisah-kisah seperti ini menggambarkan masalah besar buruknya sistem penganggaran kita saat ini. Dengan total Anggaran APBD seluruh Pemda mencapai 1.200 Triliun dan nilai APBN sebesar 2.463 Triliun, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Penyaluran yang salah bisa merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari anggaran tersebut. Perlukah kita mengubah sistemnya? Atau mungkin perlu adanya perubahan mindset dalam pengelolaan anggaran? Bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran pemerintah benar benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan menguntungkan rakyat? Inilah beberapa pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama.
Ridwan Kamil memiliki concern terhadap penggunaan teknologi dan inovasi dalam sistem penganggaran semenjak menjadi Walikota Bandung. Inovasi ini juga dibawa saat beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil melangkah maju dengan menerapkan sebuah sistem yang telah mengubah paradigma dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD adalah perwujudan dari transformasi digital di bidang pemerintahan. Dalam SIPD, setiap detil kegiatan, dari judul hingga rincian anggaran, diinput ke dalam sistem secara digital. Dari data tersebut, analisis mendalam bisa dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akurat, sehingga potensi penyelewengan anggaran dapat terdeteksi dan dicegah sejak dini. Lebih dari itu, SIPD mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, karena pihak eksekutif dan legislatif dapat berkolaborasi secara efisien dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai contoh nyata dari manfaat penggunaan teknologi ini, kita dapat melihat bagaimana sistem berhasil mengidentifikasi rencana anggaran yang tidak efisien. Saat pertama digunakan di Kota Bandung, ditemukan adanya rencana pembelian camera underwater padahal secara karakteristik wilayah, tidak perlu sampai membeli camera underwater. Contoh lainnya saat merekap belanja penunjang, ternyata ditemukannya rencana pembelian kertas HVS selama 1 tahun yang jumlahnya mencapai 342.501 rim, yang jika kita kumpulkan seluruh pembelian ini bisa menutupi lahan 2 Ha. Ketidaksesuaian ini ditemukan sejak awal, sehingga alokasi anggaran bisa langsung dikoreksi sebelum penentuan APBD.
SIPD juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemerintah kini dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dengan berbasis pada data yang akurat dan terkini. Keputusan berbasis data juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke area yang membutuhkan perhatian lebih. Meski SIPD telah menunjukkan dampak positifnya, kita harus menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan komitmen dari semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kita semua harus bersatu untuk memastikan integritas dan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, khususnya Bappeda, BPKAD dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat sangat berkomitmen penuh dalam pengembangan aplikasi SIPD yang akhirnya diduplikasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemda. Dalam penyusunan APBD 2023 saja, sudah 539 Pemda yang menginputkan datanya ke dalam SIPD.
Kini, transparansi bukan hanya mimpi. Dengan SIPD, setiap rupiah anggaran dapat dipantau dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan. Teknologi dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru atau layanan yang lebih cepat. Mereka juga tentang membuat pemerintahan kita lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh dalam memperbaiki sistem penganggaran kita. Namun, dengan inisiatif seperti SIPD, kita bergerak ke arah yang benar. Dan itu adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih adil, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.***
Ir. H. Juwanda
- Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat
- Staf Khusus Gubernur Jawa Barat, @ridwankamil, Bidang Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi
