Network
PRFMNEWS - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkap, pihaknya sudah melarang instansi di lingkungan Pemprov Jabar untuk membeli mobil untuk kendaraan dinas.
Mulai tahun ini, mekanisme pengadaan mobil dinas hanya boleh lewat sistem sewa dan harus mobil listrik, bukan lagi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
"Mulai tahun ini saya melarang ada pembelian mobil dinas, semua bentuknya sewa dan sewanya wajib mobil listrik," kata Ridwan dalam acara West Java Energy Forum (WJEF) di Kantor Bank Indonesia Jabar, Braga, Bandung, Minggu 25 Juni 2023.
Baca Juga: Ini Upaya yang Dilakukan Pemprov Jabar untuk Ajak Warga Gunakan Kendaraan Listrik
Kang Emil menjelaskan, alasan pihaknya melarang karena untuk menghemat anggaran dan mengedepankan kendaraan ramah lingkungan.
Menurutnya, nilai mobil yang sudah digunakan bertahun-tahun mengalami depresiasi. Selain itu, ada beberapa mobil dinas yang hilang karena tidak dikembalikan pejabat sebelumnya.
"Kalau beli kita hitung nilai mobil mengalami defrisiasi, dan catatan BPK sering kali mobilnya tiba-tiba hilang oleh pejabat-pejabat. Jadi susah nariknya lagi, jadi catatan aset bermasalah," tuturnya.
Baca Juga: Mau Mudik Pakai Mobil Listrik? ini 9 Lokasi SPKLU di Sepanjang Tol Trans Jawa
Sedangkan jika menggunakan sistem sewa maka penggunanya wajib mengembalikan sehingga tidak mempersulit pencatatan aset pemerintah daerah.
"Kalau sewa kan dikembalikan, rusak dikembalikan terus diganti baru," ucapnya.
"Jadi menghemat anggaran, menyelesaikan potensi aset yang sering hilang, dan ramah lingkungan, hemat energi," sambungnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar, Ai Saadiyah Dwidaningsih menyebutkan, saat ini ada 22 perangkat daerah di Jabar yang menggunakan kendaraan listrik.
Baca Juga: Motor Listrik Buatan Indonesia Diekspor ke Nepal
"Pemerintah Jabar menjadi leader karena 22 perangkat daerah sudah gunakan kendaraan listrik," ujarnya.
Dalam perhitungan dua bulan pemakaian, Ai mengungkapkan, mobil listrik untuk operasional telah menghemat anggaran Rp98 juta dan menurunkan emisi CO2.
"Sebanyak 1.000 lebih co2 turun, hemat 98 juta dalam dua bulan," terangnya.
Ia pun menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses transisi energi dari kendaran berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.
"Jabar berkomitmen kuat dalam proses transisi energi. Langkah pemerintah mengalihkan energi yang masih bersifat kotor menjadi lebih clean," ungkap Ai.***
