PRFMNEWS - Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan sebuah momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan terhadap peradaban dan daya saing bangsa Indonesia.
Di tahun 2021 ini, krisis pandemi Covid-19 masih hinggapi Indonesia. Bidang pendidikan pun salah satu bidang yang paling terdampak pandemi.
DPW PSI (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia) Jawa Barat mendapat ratusan aduan dari orangtua terkait penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
Baca Juga: Air ‘Mancur’ Keluar Deras Akibat Kebocoran Pipa di Soreang Buat Empat Rumah Warga Terendam Banjir
Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC menuturkan, keluhan ini datang dari orangtua siswa SMP, MTs, MA serta SMK dan SMA, baik negeri maupun swasta.
"Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada yang Rp 350ribu hingga Rp 6 juta. Diantaranya ada yang SMP, MTs, MA, SMK, SMA, negeri maupun swasta," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga pendidikan yang tetap melakukan penahanan ijazah karena akan menghambat pendidikan anak.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas kepada mereka.
"Ini harus menjadi evaluas. Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat, sehingga ada kecemburuan," kata Uu pada saat acara Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat secara virtual, Minggu 2 Mei 2021.
Baca Juga: Menag Yaqut Ajak Tokoh Agama di Jabar Jaga Kerukunan Antar Umat
Selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.
"Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, disatu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal," imbuh Uu.
Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.
"Pemprov Jabar akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami," pungkas Uu.***