Network
PRFMNEWS – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Agus Gunawan mengkritisi rencana pemberlakuan program Braga Free Vehicle (BFV) atau Jalan Braga Bebas Kendaraan yang akan diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Catatan terkait program BFV juga disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Agus Gunawan memberi masukan agar Pemkot Bandung memberikan sosialisasi yang jelas dan detail kepada masyarakat sebelum menerapkan program Jalan Braga Bebas Kendaraan yang rencananya mulai berlaku pada Sabtu dan Minggu, 4-5 Mei 2024.
Agus menekankan, sebelum program BFV diterapkan, masyarakat yang terdiri dari unsur warga sekitar Jalan Braga serta para pengusaha di kawasan ikonik tersebut harus diajak musyawarah dengan harapan pelaksanaan program tersebut terus memanjang, bukan hanya program sesaat.
"Masyarakat harus dilibatkan. Konsep harus jelas, jangan sampai asal-asalan yang nantinya pemerintah dicemooh oleh masyarakat," ujarnya, Sabtu 27 April 2024.
Selanjutnya Agus memberi catatan agar Pemkot Bandung benar-benar mematangkan skema arus lalu lintas sebelum program Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan. Sebab, tanpa skema arus lalu lintas dan kantong-kantong parkir yang jelas, berpotensi memicu kemacetan di area-area lain saat Jalan Braga ditutup bagi kendaraan mobil dan motor.
"Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan ini diterapkan hanya untuk memindahkan kemacetan. Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan, tapi kemacetan timbul di mana-mana," tuturnya.
Selain itu, Agus pun meminta Pemkot Bandung untuk mengangkat para pelaku UMKM serta Seni Budaya ketika Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Braga.
"Harus ada koordinasi, antar OPD, apakah itu dengan Disbudpar, Koperasi dan UMKM, ini harus ada koordinasi jangan sampai hanya untuk satu pihak saja, pikirkan juga masyarakat yang ada di Braga," katanya.
