Network
PRFMNEWS - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023.
Setiap tahunnya, sebelum adanya penetapan UMK tersebut buruh kerap melakukan aksi demo menuntut kenaikan UMK sesuai dengan harapan mereka.
Caleg DPRD Kota Bandung dari Partai Golkar yang juga pernah menjadi Staff Khusus Ridwan Kamil Bidang Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi Ir. H. Juwanda menyampaikan, harunsya tidak ada lagi demo buruh jika sebelum penetapan UMK ada kebebasan diskusi antar beberapa pihak.
Baca Juga: Atasi Pandemi dengan Teknologi PIKOBAR
"Kita punya permasalahan bukan sekedar ini (UMK) tinggi tidak tinggi, ada kesalahan sistemiknya kalau yang saya tangkap tadi, ada kesalahan fundamental di mana dalam proses manajemen pengupahan ada hal-hal yang hilang yang tadi disampaikan bahwa yang penting itu harusnya ada kebebasan berunding upah antar serikat pekerja dan perusahaan, antar serikat pekerja asosiasi industri dengan asosiasi industrinya," kata pria yang akrab disapa Kang Ajun saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel.
Saat ini, kata Ajun, penetapan UMK lebih dibebankan kepada pemerintah sehingga menimbulkan banyak demo jelang penetapan UMK.
"Pengupahan jadinya dibebankan kepada pemerintah dengan pola penekanan-penekanan demo rutin tahunan, janji-janji politik yang belum tentu di lapangan itu diimplementasikan, ini menimbulkan masalah baru," jelasnya.
Baca Juga: Program Desa Digital: Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Teknologi
