Network
PRFMNEWS - Kehadiran warga pengatur jalan atau Pak Ogah di Kota Bandung banyak mendapat sorotan dari masyarakat.
Ada yang setuju ada juga yang tidak. Keberadaan Pak Ogah di Bandung sering ditemukan di persimpangan jalan. Mereka yang kontra, merasa Pak Ogah malah membuat lalu lintas tambah macet.
Menanggapinya, Pakar Sosial dari Unpad, Ari Ganjar menegaskan, Pemerintah Kota Bandung harus turun tangan apabila keberadaan Pak Ogah mengganggu kenyamanan warga.
Baca Juga: Pak Ogah di Bandung Harus Diapakan? Pengamat Transportasi Ungkap Pandangannya
"Kalau udah dirasa mengganggu bagi masyarakat, tentu ini harus jadi konsen bagi Pemkot, karena keamanan, kenyamanan warga jadi perhatian," katanya saat on air di Radio PRFM, Selasa 4 Juli 2023.
Ari mengiyakan bahwa tidak sedikit kehadiran Pak Ogah justru bukan hanya mengganggu, tapi juga membahayakan pengendara.
"Contoh di Suniaraja, di sana dilarang putar balik, tapi ada Pak Ogah, yang dari arah Banceuy memotong, itu membahayakan," jelasnya.
Selain itu, status Pak Ogah juga dipertanyakan apakah mereka legal atau tidak. Hal ini tentunya menyangkut penegakan aturan dari pemerintah.
"Apakah mereka legal kehadirannya atau seperti apa. Itu menyangkut penegakan aturan atau kejelasan aturan keberadaan mereka," tegas Ari.
Kehadiran Pak Ogah juga menurut Ari, tidak terlepas dari perilaku berkendara warga yang tidak tertib.
Norma berkendara di Indonesia kata Ari, berbeda dengan norma berkendara di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang lebih tertib. Sementara di Indonesia, kerap ditemukan pengendara egois dan tidak sabaran.
Baca Juga: Akhir Pekan Ini Ada Karya Kreatif Jabar dan Tea Festival di Gedung Sate, Simak Apa Saja Acaranya
"Kondisi seperti itu lah yang memungkinkan Pak Ogah menjadi jasa yang menguntungkan bagi sebagian warga," tuturnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung harus punya aturan yang lebih jelas dan tegas dalam hal berkendara.
Sebagai perkotaan, maka norma-norma kehidupan kota juga harus dijalankan di Bandung.
"Sebagai kota, Bandung itu, harus ada aturan yang lebih jelas, lebih tegas , jangan sampai Bandung itu dianggap sebagai perkampungan yang membesar," ucap Ari.
Apabila pemerintah memutuskan untuk melarang keberadaan Pak Ogah, maka tentu harus ada bentuk konsitensi penertiban dan solusi ekonomi bagi Pak Ogah yang dihentikan.
"Kalau mau melarang harus ada penertiban yang konsisten dan harus ada solusi yang mereka jadi pak ogah karena keterdesakan ekonomi," pungkasnya.***
