Network
PRFMNEWS - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Bandung akan terus dipantau pihak pemerintah terkait, karena banyak sekali yang tidak tepat sasaran saat memberikan bantuan BLT BBM.
Pemerintah kini gencar melakukan monitoring ke tiap-tiap daerah dan berkoordinasi dengan lurah dan camat untuk memperketat pemberian BLT BBM agar tepat sasaran.
Selain itu, Dinas Sosial berupaya mempercepat proses validasi data BLT BBM agar bantun tersebut tepat sasaran.
Baca Juga: BLT BBM Rp600 Ribu Dibagikan ke 2,7 Juta KPM di Jabar Termasuk Bandung, Begini Tahapan Pencairannya
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar mengatakan, Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kantor Pos, camat dan lurah untuk memonitor penyaluran BLT BBM.
Besar bantunan yang akan diberikan pemerintah yakni Rp300 ribu per bulan dan akan diberikan sebanyak 2 kali dengan total Rp600 ribu.
Sehingga besar harapan pemerintah agar masyarakat tetap bersabar karena data tiap hari terus bertambah.
Baca Juga: Penerima BLT BBM di Jabar Totalnya 2,68 Juta Keluarga, Kota Bandung Sudah Dibagikan
“Dinsos akan menurunkan tim monitoring dan TKSK untuk membantu mengawasi. Kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya,” tutur Soni Bakhtiyar, dikutip prfmnews.id dari laman resmi pemkot Bandung.
Pihaknya terus memantau siapa saja yang harus mendapatkan BLT BBM tersebut.
Sehingga tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran saat penyaluran BLT BBM di Kota Bandung, rencananya sekitar 69 ribu KPM Kota Bandung akan menerima bantuan langsung tunai kompensasi BBM tahun 2022.
Baca Juga: Tahap 1 Cair September 2022, Begini 3 Cara Mendapat BLT BBM Dibagikan Kemensos Lewat PT Pos
“Saat ini masih dalam tahap verifikasi dan verifikasi data karena tiap hari ada penambahan. Data provinsi dan PT Pos sedang kita cek,” ucap Soni.
Soni mengimbau pada masyarakat untuk menunggu proses validasi data.
“Kita sudah diap, kami minta masyarakat dapat bersabar, sedang proses berjalan,” katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Langsung Penyaluran BLT BBM di Bandar Lampung
Untuk itu, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui laman resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun bagi warga yang disabilitas, jompo dan sakit keras bisa diambil langsung di On Site atau bisa koordinasi dengan kelurahan setempat.
“Bagi warga yang tidak bisa mengambil secara langsung khusus disabilitas, jompo dan sakit keras kita lakukan one site,” pungkasnya.***
