Network
Lima jalur koridor ini antara lain, Alun-alun-Padalarang. Kemudian, BEC-Baleendah. Lalu, Dipatiukur-Jatinangor. Selanjutnya ada Leuwipanjang-Dago. Terakhir, Leuwipanjang-Soreang.
"Setelah tiga tahun ini selesai skema BTS, pemerintah daerah harus ambil alih kelolanya, sehingga perlu dibentuk siapa saja yang akan mengelolanya," ujarnya.
Dalam satu jalur koridor, Koswara mengatakan, rata-rata bisa terdapat lima armada bus. Namun, semua akan disesuaikan dengan volume penumpang rata-rata di setiap titik koridor.
Berbicara tentang transportasi baru, Koswara mengakui, jika ada pihak yang kontra dengan konsep ini. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, ia menambahkan, perlu dibuatkan strategi penanganan yang lebih spesifik.
"Biasanya ada irisan dengan pihak angkot. Kalau sudah terkena irisan pelayanan BRT, mereka jadi mati karena kualitas layanan BRT tentu ada di atas angkot. Sehingga angkot itu harus berubah, apakah dia di-reroutering atau digabung jadi feedernya BRT," papar Koswara.
Baca Juga: Manajer Madura United Terlibat Penipuan Robot Trading, Polisi Sita Asetnya
Jika melihat kondisi sekarang, Koswara menuturkan, pendapatan dari angkot sedang menurun. Sehingga, skema BRT ini bisa menjadi momentum untuk angkot memberikan pelayanan yang jadi lebih baik lagi.
"Kalau mereka bisa dilibatkan secara bagus di program ini, mereka pasti akan menerima. Angkot bisa kita imbau untuk ganti jadi bus 3/4 juga. Jika mereka ikut dengan skemanya, para pengusaha angkot bisa menyediakan bus 3/4-nya, nanti akan dibayarkan melalui sistem BTS," ungkapnya,
Sebab, BRT ini memang ditujukan untuk mengembalikan kembali penggunaan angkutan massal secara masif oleh masyarakat. Sehingga, pemerintah akan terus mencari jalan tengah baik demi kebaikan masyarakat sebagai pengguna maupun para pelaku usaha angkot.
