Network
Namun yang pasti menurutnya penanganan dugaan tindak pidana di Al Zaytun ini akan diserahkan kepada kepolisian.
Tindakan kedua berupa pemberian sanksi administrasi kepada Ponpes Al Zaytun yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
Kemudian tindakan ketiga yang akan diambil adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik kegiatan di Al Zaytun.
Baca Juga: Bantah Pernyataan Ridwan Kamil Soal Aliran Dana ke Al Zaytun, Kemenag: Itu Dana BOS, itu Hak Siswa
Dalam hal ini Kemenkopolhukam akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Dia menyatakan tindakan ini menjadi tugas Ridwan Kamil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI, dan sebagainya di Jawa Barat untuk menjaga suasana kondusif, ketertiban sosial, dan keamanan.
"Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan," kata Mahfud MD, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.
Sementara itu, Ridwan Kamil mengungkapkan apa saja yang dilakukannya dalam agenda rapat terbatas bersama Mahfud tersebut.
"Pada dasarnya kami melaporkan progres dari Tim Investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan, dan tim dari Al Zaytun, serta melakukan penggalian data lapangan terkait apa yang menyertai permasalahan ini," beber Kang Emil.
Gubernur menyatakan laporannya itu turut disertai rekomendasi-rekomendasi untuk penanganan polemik Al Zaytun.
"Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat," ujarnya.
