Network
BANDUNG,(PRFM) - PSSI telah melakukan rapat virtual bersama klub terkait kelangsungan kompetisi musim ini. Rapat tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2020) siang.
Dari hasil rapat diputuskan bahwa kompetisi Liga 1 dan Liga 2 bakal kembali bergulir pada September 2020 dengan format berbeda.
Poin lain yang menjadi perhatian adalah dihapuskannya sistem degradasi baik Liga 1 maupun Liga 2 pada musim ini.
Baca Juga: Dimulai September, Tidak Ada Sistem Degradasi Liga 1 dan Liga 2 Musim Ini
Bobotoh Persib yang juga Peneliti Hukum Olahraga di Kemenkumham, Eko Noer Kristiyanto menilai, apapun alasannya, penghapusan sistem degradasi bukan solusi yang baik.
Menurutnya, dengan dihapuskannya sistem degradasi, kompetisi tidak akan berjalan kompetitif.
"Apapun alasannya, kalau sampai ga ada degradasi, jadi ga kompetitif," kata pria yang karib dipanggil Eko Maung saat mengudara di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa (2/6/2020).
Baca Juga: Soal Rencana Pembukaan Kembali Mal, APPBI Jabar: Kita Siapkan Protokol Kesehatan Ketat
Eko mengatakan, solusi terbaik saat ini adalah kompetisi dihentikan.
Kalau keadaan membaik kata dia, 3 bulan jelang akhir tahun, PSSI bisa menyelenggarakan turnamen.
"Kalau situasi memungkinkan, buat aja turnamen jangan paksain kompetisi," kata Eko.
Pasalnya kata dia, jika kompetisi dipaksakan, bakal membutuhkan banyak energi.
Apalagi berdasarkan SOP dari FIFA, jika kompetisi ingin dilanjutkan salahsatunya adalah harus melakukan swab test secara rutin bagi offisial, pemain dan pelatih.
"Kalau kompetisi akan sangat melelahkan," kata dia.
Baca Juga: Ini Kata Pengelola Soal Wacana Pembukaan Kembali Objek Wisata di Lembang
Solusi PSSI melanjutkan kembali kompetisi ia nilai mengacu pada Liga Jerman dan Liga Korea yang sudah kembali berjalan di tengah pandemi.
Menurutnya, jika SOP protokol kesehatan kompetisi dilihat dari kedua liga tersebut, PSSI tidak akan bisa menerapkannya.
"Ga akan bisa kalau diadopsi apa yang terjadi di Korea dan Jerman, di kita. Karena untuk menentukan aturan ada tiga faktor yaitu aturannya itu sendiri, institusi penegaknya, kemudian kesadaran," kata Eko.
Baca Juga: Jika Menerima Kiriman dari Order Fiktif, Menurut Hukum Konsumen Bisa Menolaknya
Menurutnya, SOP memang mudah dibuat, tapi pelaksanaan atau implementasinya tidak mudah.
"Kemenpora dan PSSI mau buat SOP (protokol kesehatan olahraga), bikin mah gampang kita paling jago buat aturan, tapi untuk melaksanakannya harus lihat kelembagaan kita," katanya.***
