2 Menteri Jokowi Blak-blakan soal Hasil Sidang Kabinet Paripurna Bahas Program Makan Siang Gratis

- 26 Februari 2024, 22:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H /ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri para menteri dan pimpinan/kepala lembaga di di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024 di mana agendanya turut membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang mengikuti SKP yang dipimpin Presiden Jokowi tersebut mengungkapkan bahwa program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam bahasan RKP 2025.

Mereka adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Keduanya membeberkan sejumlah hal terkait hasil pembahasan RKP 2025 menyangkut program makan siang gratis.

Menteri Bahli mengatakan Presiden Jokowi berpesan agar pembahasan RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan, salah satunya terkait makan siang gratis.

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Klarifikasi Isu Program Makan Siang Gratis Baru Bisa Terlaksana 2029

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Bahlil usai mengikuti SKP, Senin 26 Februari 2024, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.

Bahlil menanggapi pula mengenai fakta bahwa perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 masih belum final. Sehingga ia menekankan, pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 itu bersifat antisipasi yang berkaitan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal ini hanya sebagai langkah antisipasi, hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," tuturnya.

Saat ditanya apakah Sidang Kabinet Paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden lain, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," akunya.

Baca Juga: Kata TKN Prabowo-Gibran soal Dana KIS Akan Dialihkan untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis

Yang jelas, lanjutnya, begitu masa jabatan Presiden Jokowi selesai Oktober 2024, maka otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam SKP saat ini.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal senada dengan Bahlil bahwa dalam SKP tersebut, Presiden membahas program-program prioritas presiden terpilih mendatang.

Berkaitan dengan program makan siang gratis, Airlangga menyatakan saat ini pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada ini nantinya bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.

“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujarnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah