Network
Bagja memastikan pihaknya menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara, termasuk yang diungkapkan melalui media audio visual seperti film dokumenter.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” tuturnya.
Film Dirty Vote dirilis Minggu siang oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar hukum tersebut secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini mereka merupakan bagian dari bentuk-bentuk kecurangan selama proses Pemilu 2024.
Baca Juga: Begini Cara Nyoblos di Luar Domisili, Perhatikan Penjelasannya Berikut ini
Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara menyebut filmnya itu sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat terutama beberapa hari sebelum mereka menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Proses produksi film tersebut, lanjut dia, berlangsung 2 minggu mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Ada 20 lembaga dilibatkan dalam pembuatannya, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Adapun link untuk menonton film Dirty Vote adalah: (klik di sini).***
