Network
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, bansos beras dan BLT El Nino ini merupakan bagian dari paket kebijakan APBN yang diluncurkan pemerintah guna menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi di Indonesia.
Kebijakan APBN tersebut dilakukan dalam rangka merespon gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Minta Pemda Berperan Aktif Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
"Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah," ujar Menkeu, Rabu 25 Oktober 2023.
Sri Mulyani menuturkan, terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.
"Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” ucapnya.
Baca Juga: Untuk Pertandingan Sabtu Mendatang, Persib Tidak Sediakan Tiket untuk Suporter PSS Sleman
Menkeu membeberkan penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan BLT merupakan bagian dari paket kebijakan APBN pertama dari pemerintah. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
“Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta KPM sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun. Sementara, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 T,” terangnya.***
